Bitung, BeritaManado.com – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri-Hengky Honandar mengapresiasi lembaga DPRD Kota Bitung.
Apresiasi itu diberikan Maurits-Hengky terkait pengembalian anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 2.7 miliar ke kas daerah dengan alasan sense of crisis atau kepekaan terhadap situasi saat ini, pandemi COVID-19.
Pengembalian anggaran itu terungkap dalam Rapat Paripurna penyampaian pendapat terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021, Senin (14/09/2021).
“Apresiasi tinggi patut diberikan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung. Selain sudah meluangkan waktu membahas rancangan KUA-PPAS, ternyata mereka memutuskan untuk mengembalikan sebagian anggaran mereka. Ini hal yang terbilang luar biasa,” kata Maurits.
Wali Kota mengaku takjub dengan keputusan dan menyampaikan pengalaman yang dialami selama menjadi anggota DPRD dan Wakil Wali Kota.
“Biasanya minta tambah, tapi ini justru mengembalikan. Makanya apresiasi harus kita berikan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung. Ini bukti kepedulian dan keberpihakan mereka terhadap kepentingan umum,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bitung, Aldo Nova Ratungalo mengakui pihaknya mengembalikan Rp 2.7 miliar dengan alasan keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
“Kita prihatin dengan nasib masyarakat. Kita juga merasakan dampak pandemi jadi tahu apa yang mereka alami. Makanya kami mengembalikan anggaran agar bisa dialihkan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan kebutuhan mereka,” kata Aldo.
Ketua Ketua Komisi II DPRD Kota Bitung, juga mengatakan nominal anggaran yang dikembalikan ke kas daerah sebagian besar dari Rp 2,7 miliar merupakan anggaran perjalanan dinas.
“Ada juga dari kegiatan lain, tapi paling banyak memang dari perjalanan dinas,” kata Erwin.
Erwin mengatakan, pengembalian juga merupakan upaya penyelamatan anggaran, mengingat dengan mengembalikan ke kas daerah, anggaran itu bisa dipakai untuk kebutuhan yang masuk skala prioritas.
“Kalau tidak dikembalikan itu berpotensi besar jadi silpa. Jumlahnya miliaran rupiah jadi sangat merugikan jika tidak terpakai. Makanya ketika melihat potensi itu kami mulai membahas dan akhirnya memutuskan untuk dikembalikan. Dengan begitu anggaran tersebut bisa dipakai dan dialihkan untuk kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
(abinenobm)
