Manado, Beritamanado.com – Tim dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkopolhukam) menyambangi Mapolda Sulut dalam rangka kegiatan Rakor Penegakan Hukum Penanganan Pidana Lingkungan Hidup dan Penyelamatan Kerugian Negara dari Dampak Kejahatan Illegal Mining di Provinsi Sulut., Rabu (14/9/2022).
Dalam kegiatan yang dibuka Kapolda Irjen Pol Mulyatno di Mapolda Sulut tersebut dibahas sejumlah permasalahan dan solusi terkait persoalan-persoalan yang terkait dengan kegiatan pertambangan.
“Diharapkan ke depan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan illegal mining ini mudah terurai, dan akhirnya akan bisa diselesaikan secara komprehensif pula,” kata Irjen Pol Mulyatno usai kegiatan.
Menurutnya, rakor ini memberikan pencerahan bagaimana mencari solusi yang terbaik, baik itu dalam hal pemeliharaan kamtibmas maupun dalam penegakan hukum.
Rakor tersebut menghadirkan dua narasumber yakni, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Menko Polhukam RI, Asmarni, dan Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polhukam RI, Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi, yang juga selaku Ketua Tim Rakor.
Sementara, Asmarni Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Menko Polhukam RI menerangkan, penegakan hukum dalam persoalan pertambangan bukan tugas satu instansi saja.
“Sinergitas, kolaborasi antara kementerian yang terkait, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tim keamanan, supaya penegakan hukum ini tepat sasaran, dan juga bisa menyelamatkan keuangan negara, serta lingkungan hidup kita terjaga ke depannya,” terang Asmarni.
Hal senada juga diungkapkan Brigjen Pol Asep Ahmadi selaku Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polhukam RI.
“Memang program kita dalam rangka mendorong penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana lingkungan, terutama berkaitan dengan masalah penyelamatan kerugian negara akibat dari illegal mining di Provinsi Sulut ini, semaksimal mungkin kita bisa dorong, dengan tentunya didukung oleh seluruh stakeholders yang ada,” ucap Brigjen Pol Asep.
Pihaknya optimis, dengan sinergitas seluruh stakeholders yang ada, maka penegakan hukum terkait dengan illegal mining di Sulut akan berhasil dengan baik.
“Saya optimis, dengan komitmen dan dukungan penuh dari Kapolda Sulut, serta kolaborasi antar kementerian/lembaga khususnya pemerintah daerah maka penegakan hukum terkait dengan illegal mining di wilayah Provinsi Sulut ini akan bisa berhasil dengan baik,” tutup Brigjen Pol Asep.
Deidy Wuisan
