Manado – Ketua dan wakil ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang dan Joudie Watung, dinilai menghambat kinerja pemerintahan daerah karena hingga saat ini belum menandatangani revisi APBD 2014.
Namun tudingan tersebut dibantah Joudie Watung. Kepada wartawan, Selasa (11/02/2014) sore, anggota Fraksi Partai Demokrat ini beralasan, dirinya belum menandatangani revisi APBD karena SK revisi APBD tidak dilengkapi lampiran.
“Yang disodorkan hanya SK-nya saja, sementara lampiran tidak ada. Tentu saya dengan ibu ketua tidak mau mengambil resiko seperti yang terjadi di daerah lain pimpinan DPRD diperiksa aparat hukum,” ujar Watung.
Sementara sekretaris DPRD Sulut John Palandung dikonfirmasi wartawan terkait SK revisi APBD 2014 tanpa lampiran enggan berbicara. (Jerry)
