MANADO – Komisi XI DPR-RI yang berjumlah 10 personil dipimpin Wakil Ketua Komisi DR. Harry Azhar Azis melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov Sulut yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut DR. Djouhari Kansil, di ruang Mapaluse, Jumat (8/12). Dalam kunjungan tersebut beberapa Anggota Komisi XI mempertanyakan kekurang siapan Pemprov untuk mempresentasikan dan meyakinkan wacana pembangunan di Sulut.
Anggota Komisi XI Ir. Nurdin Tampubolon sempat menyindir dan memintakan agar Pemprov Sulut segera membuatkan proposal khusus untuk dimasukan ke Komisi XI.Yang “anehnya” dalam kunjungan Komisi XI tersebut, pihak Pemprov kurang mampu meyakinkan Komisi XI untuk meningkatkan biaya pembangunan yang ada di Sulut termasuk pembangunan beberapa mega proyek yang direncanakan pemerintah Sulut sendiri. Hal tersebut terkesan aneh mengingat Komisi XI lah yang “menentukan” anggaran itu bisa direalisasikan atau tidak guna pembangunan di Sulut.
“Tadi sebenarnya dari apa yang telah dijelaskan bahwa anggaran ke Sulawesi Utara itu meningkat tiap tahun. Saya sendiri melihat bahwa animo dari pada bapak-bapak (kepala SKPD Provinsi) untuk meningkatkan anggaran itu tidak sebanding dengan apa yang kami lihat didalam program atau proposal yang harus dibiayai. Artinya ivent ini adalah sangat penting karena disini ada top-topnya dari Badan Anggaran (Banggar), ada dari ketua Komisi yang mantan Badan Anggaran yang merilis dari pada anggaran ke Sulawesi Utara ini. Dengan anggaran 2012, (sejumlah) 790 miliyar rupiah sementara saya mendengar di Pulau Miangas itu masyarakat kita masih lebih cenderung memilih (produk) Philipina seperti siaran televisi dan lain sebagainya. Seharunya pulau-pulau terluar ini diprioritaskan dengan memberikan proposal ataupun masukan kepada DPR dalam hal ini kami sudah datang untuk menangkap aspirasi untuk kami aplikasikan sesuai dengan konstitusi kita,” ujar Tampubolon.
Tampubolon menjelaskan “sampai kapanpun kita teriak mengenai pulau-pulau terluar kalau tidak ada inisiatif daripada daerah untuk meningkatkan itu, untuk memperbaiki dengan suatu rencana induk atau masterplan disertai dengan biayanya itu tidak akan pernah selesai.”
Ia juga mempertanyakan kurang siapnya Pemrov memberikan persentasi dari pertanyaan-pertanyaan Komisi XI yang sebelumnya sudah diberitahukan. “Jadi yang saya maksudkan disitu pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dari DPR RI seharunya sudah diisi karena ini akan jadi bahan masukan kepada Komisi XI dan Badan Anggaran untuk menentukan anggaran selanjutnya. Apabila tidak ada masukan yang katakanlah signifikan dan harus dengan time table yang benar untuk peningkatan dari pada pembangunan infrasruktur apalagi didaerah terluar, yah kita menganggap itu fine-fine saja sehinggah nanti dari Komisi XI dan Badan Anggaran menganggap itu sudah selesai (tidak perlu ada bantuan anggaran dari pusat), tukas Tampubolon.
“Sehinggah saya mengusulkan untuk pulau-pulau terluar ini supaya dibuat proposal khusus apa yang harus mereka lakukan dan berapa anggaranya dengan jangka waktu yang jelas dan kita awasi pelaksanaannya sehingga nanti anggaran itu kita bisa perjuangkan dan kita awasi pelaksanaannya sehinggah nanti masyarakat kita yang di pulau terluar itu menganggap bahwa Indonesialah yang membantu mereka,” tegas Tampubolon sembari menambahkan mohon juga masukan ke Pak Wakil Gubernur, kami datang disini sudah jauh-jauh seharusnya masukannya juga betul-betul yang komprehensif untuk bisa kami tindak lanjuti. (jrp)
