Manado – Dinas Pekerjaan Umum (PU), fungsi pengawasan dengan satuan kerja sangat lemah. Dibuktikan banyak temuan BPK hingga mencapai Rp. 9,7 Milliar dalam proyek-proyek yang dikerjakan di tahun 2016.
Demikian salah-satu pendapat akhir Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (F-RNK) pada rapat paripurna Ranperda pelaksanaan APBD tahun 2016, yang dibacakan ketua F-RNK, Felly Runtuwene, Kamis (20/7/2017).
“Ironisnya, meski mendapat banyak temuan dari BPK namun Dinas PU masih mempekerjakan banyak perusahaan yang menyebabkan temuan BPK tersebut,” jelas Felly Runtuwene pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw dan dihadiri Wagub Steven Kandouw.
F-RNK lanjut Felly Runtuwene, mendesak pemerintah provinsi menghentikan pertambangan galian C, tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Perambahan dan penambangan liar serta penyempitan Daerah Aliran Sungai (DAS), menyebabkan banyak bencana banjir dan tanah longsor.
Program yang dibiayai APBD di masing-masing SKPD harus berjalan efektif dan bermanfaat, sesuai arah tujuan pembangunan provinsi Sulawesi Utara,” terang Felly Runtuwene. (JerryPalohoon)
