Ratahan, BeritaManado.com – Cepatnya laju pertambahan jumlah penduduk disetiap wilayah, perlu disikapi secara serius. Salah satunya dengan memaksimalkan kader Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Hal ini pun sebagaimana yang dilakukan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
“Kader KKBPK adalah ujung tombak pengendalian pertambahan penduduk. Tugasnya adalah memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait sosialisasi Keluarga Berencana (KB),” jelas Kepala Dinas P2KB Mitra Anna Dotulong saat membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Villa Lamet Ratahan, Rabu (15/8/2018).
Kata Anna, Kabupaten Mitra memiliki ratusan kader yang tersebar di setiap lingkungan dan jaga yang ada di masing-masing desa. Setiap kader sudah diberikan pelatihan untuk kemudian megajarkan dan mensosialisasikan kepada setiap keluarga bagaimana membentuk keluarga yang direncanakan.
“Kita punya slogan sebagai satu komitmen untuk keluarga yang bahagia yaitu Dua Anak Cukup Bahagia Sejahtera,” kata Anna.
Anna menjelaskan, program keluarga berencana dengan mencukupkan dua anak, secara tidak langsung sudah membantu pemerintah dalam mengupayakan setiap warganya sejahtera. Sebab, belajar dari banyak kasus, didapati keluarga yang jumlah anak banyak, namun disisi lain tidak mampu memberikan penghidupan yang layak.
“Artinya program ini adalah upaya juga meminimalisir ataupun mencegah munculnya persoalan sosial masyarakat. Misalnya soal tempat tinggal yang layak, mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak,” ujar Anna.
Dikesempatan yang sama, hadir sebagai pemateri perwakilan dari BKKBN Provinsi Sulit Joppy Kalesaran, menekankan pentingnya optimalisasi penyuluh keluarga hingga pelibatan kader KKBPK. Sebab, sejauh ini rasio antara penyuluh KB dengan jumlah masyarakat belum memenuhi syarat ideal.
“Kita butuh duta-duta di lapangan untuk mensosialisasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Maka dari itu, lewat Rakeda ini, kita bisa mengevaluasi sejauh mana kinerja kita memberikan dampak pengendalian penduduk,” tegas Kalesaran.
Lanjutnya, program ini juga adalah bagian dari program pemerintah pusat yakni Nawacita menyangkut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Jumlah penduduk kita belum sebanding dengan IPM. Artinya secara kuantitas kita tinggi tapi sebaliknya menyangkut kualitas kita jauh dibawah,” tutup Kalesaran.
(RulanSandag)
