Penulis: M Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025, Cindy Wurangian, memberikan catatan kritis terhadap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (14/4/2026), Wurangian menyoroti belum optimalnya ketersediaan website resmi SKPD yang sesuai standar.
“Dalam pembahasan hari sebelumnya bersama mitra Komisi I, khususnya Dinas Kominfo, salah satu indikatornya adalah keberadaan website di tiap SKPD yang memenuhi standar. Namun, yang terungkap hari ini masih ada beberapa SKPD, seperti Dinas ESDM, yang belum memiliki website. Kalaupun ada, belum memenuhi standar,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut itu juga mencontohkan Biro Administrasi Pimpinan yang dinilai minim informasi publik.
“Sebagai contoh, Biro Administrasi Pimpinan. Sampai saat ini saya sendiri belum mengetahui secara jelas tugas dan fungsi biro tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan website yang sesuai standar akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi.
“Jika SKPD memiliki website yang baik, masyarakat bisa melihat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, hingga standar pelayanan. Bahkan, pengajuan layanan bisa dilakukan secara daring atau setidaknya masyarakat memahami alurnya,” jelasnya.
Legislator empat periode itu berharap persoalan ini menjadi perhatian serius Pemprov Sulut guna meningkatkan transparansi dan pelayanan publik.
“Ke depan, ketersediaan website yang sesuai standar harus menjadi prioritas agar SKPD lebih informatif dan akuntabel,” pungkasnya.
Diketahui, Pansus LKPJ Gubernur Sulut tahun 2025 tengah menggelar rapat bersama SKPd Pemprov Sulut.
Adapun agenda yang dilaksanakan berfokus pada penyampaian capaian kinerja program dan kegiatan SKPD, realisasi fisik dan keuangan serta pelaksanaan perda/pergub dalam penyelenggaraan pemerintahan.
