Manado – Peran lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu), khususnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Utara meski kinerjanya dinilai kurang maksimal. Namun mendapat dukungan dari Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI).
Melalui Ketua Umum AMTI, Tommy Turangan SH, menyampaikan apresiasinya terhadap KPU Sulut. Hanya saja pihaknya meminta agar KPU Sulut lebih tegas dan berpihak pada kepentingan konstituen di Sulut.
Kami pada prinsipnya mendukung kebijakan dan sikap KPUD Sulut, untuk itu segala kebijakan KPU Sulut yang nantinya mencederai nilai demokrasi kami minta untuk dipertanggung jawabkan. Apapun itu, penyelenggara Pemilu harusnya berpihak pada kepentingan publik – tutur Turangan.
Tak hanya itu, Tommy meminta KPUD Sulut untuk terus berbenah dan melakukan revaluasi terhadap kebijakannya. AMTI meminta KPUD Sulut agar transparan mengedepankan kepentingan banyak orang dan tidak mencederai kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi.
“Jangan mendistorsi kepentingan publik, harusnya KPUD Sulut berdiri diatas kepentingan semua golongan. Bukan atas dasar kepentingan sekelompok orang, apalagi kepentingan politik tertentu. Kami meminta KPUD Sulut agar memproteksi kebijakannya serta terus melakukan revaluasi dan mengoptimalkan kerja-kerjanya,” tukas Turangan.
Lanjut dikatakan Tommy segala jenis kebijakan dan persoalan yang dimunculkan akibat sikap KPUD Sulut bakal dikawal AMTI. Bahkan AMTI tidak segan-segan turun ke jalan melakukan protes terbuka terkait dengan tindakan KPU Sulut yang merusak tatanan demokrasi di daerah ini.
”Komitmen untuk mengawal KPUD Sulut akan ditunjukkan AMTI secara terbuka, baik melalui aksi demonstrasi yang dilakukan dan model presure kebijakan KPU lainnya jika sikap KPU secara nyata merugikan kepentingan banyak orang. Terutama bila keputusan dari KPU Sulut berimplikasi merusak tatanan demokrasi lokal di daerah Sulut tercinta. Independensi KPU wajib dijalankan, dan KPU tidak harus diintervensi atau dikendalikan oleh kekuatan politik manapun, AMTI akan siap melawan itu jika ada yang sengaja mengganggu independensi KPU Sulut,” papar alumnus Unsrat Manado yang berkiprah di Jakarta ini menutup. (Amas Mahmud)