Manado – Mengemukanya kasus penggelapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado mulai tahun 2006, 2007, 2009, 2010, dan 2011 kini dengan keras disuarakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Utara. Dalam orasinya Yudistira Nusrin menegaskan pihak penegak hukum harus tegas dan konsisten menyelesaikan menguapnya APBD di lingkup pemerintahan Kota Manado.
“Banyak publik telah mempertanyakaan duduk masalah atas penggelapan APBD Kota Manado, mulai tahun anggaran 2006, 2007, dan 2009-2011 yang terindikasi di diamkan kejaksaan. Seharusnya ada tindak lanjut saat Jimmy Rimba Rogy mantan walikota Manado ditetapkan sebagai terdakwa, nama Vicky Lumentut pun terlibat dan secara fakta hukum dipengadilan ini perlu ditindak lanjuti,” tegas Yudistira.
Ratusan warga yang tergabung dalam aksi tersebut memulai aksinya dengan rute aksi dari TKB, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, kantor Gubernur, dan berakhir di kantor DPRD provinsi Sulawesi Utara itu terlihat penuh semangat. Yudistira melanjutkan, desakan dan tuntan kami akan terus dimotir, bila belum ada kejelasan pihaknya akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi.
“Harus di ingat, proses penegakan hukum itu segalanya dan perlu dikedepankan. Tak ada satu makhluk pun yang kebal hukum, semua warga negara sama dihadapan hukum, itu adalah anjuran konstitusi negara. Dengan begitu kami meminta jangan ada tebang pilih, jika aspirasi kami tidak ditanggapi maka dalam waktu dekat kami akan memobilisasi masyarakat yang lebih banyak lagi,” ketus Yudistira.
Sebentara itu Amir Jabar salah satu orator dalam orasinya menegaskan rentetan kasus korupsi yang terjadi di Kota Manado berefek buruk pada kesejahteraan masyarakat. Tegas Amir, penyelenggaran hukum sebagai corong keadilan harus memposisikan hukum sebagai panglima, bukan berpihak pada sesuatu yang salah.
“Berdasarkan fakta yang ditemukan ternyata banyak tumpang tindih keuangan negara yang tahapan akuntabilitasnya tidak jelas di Kota Manado ini, kondisi demikian merupakan prahara demokrasi yang meminta jalan dan ketegasan hukum. Pemerintahan dibawa kendali Vicky Lumentut selaku walikota Manado kami minta jangan mendiamkan masalah hukum yang ada, ketika aspirasi warga didiamkan tentu mereka akan tersakiti, dan efeknya buruk pada partisipasi masyarakat selanjutnya,’’ pungkas Amir yang juga Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini dengan nada tegas. (Am)
