Manado – Demi mendapatkan Opini pengelolaan keuangan yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) ternyata masih ada Kepala Daerah yang terus berusaha membujuk bahkan tak tanggung-tanggung ada yang “mengemis” kepada BPK untuk mendapatkan opini yang lebih baik dari dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan Kepala BPK RI perwakilan Sulut Rochmadi Saptogiri beberapa waktu lalu.
“Para Kepala Daerah punya keinginan luar biasa kuatnya (untuk mendapatkan Opini WTP), BPK sudah mengasi jalan keluar (guna mendapatkan Opini WTP), ini loyal dilakukan, tetapi yang melakukan adalah Kepala Daerah. Ternyata setelah saya lihat mentoknya itu di level SKPD,” ujar Rochmadi.
Menurut dia, pada level inilah lebih banyak macet, mandek, bahkan lebih banyak kepentingan yang terjadi, sehingga hasilnya berulang kembali seperti tahun sebelunnya yang otomatis tidak ada perkembangan yang signifikan.
Bahkan dia menceritakan, ada dalam salah satu Kabupaten terkait rekomendasi BPK dari lima tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang baik.
“Salah satu Kabupaten itu dari lima tahun, tahun 2008 sampai 2012 jumlah temuannya itu 61, rekomendasi 163, yang sesuai dengan rekomendasi dari 163 itu selama lima tahun cuma 1 (0,61%) yang ditindak lanjuti. Kemudian yang belum sesuai adalah 19, artinya dia sudah melakukan sesuatu tetapi belum sesuai. Sedangkan yang belum dilakukan apa-apa itu 163. Bayangin 1% saja belum, kalau ibarat dia disuruh ke Mantos dia mandi aja belum,” jelas Rochmadi yang tak berani menyebutkan Kabupaten mana yang dimaksud.
“Yah kalau kaya begini mau bagus bagaimana, masakan BPK juga yang harus lakukan tindak lanjutnya, kan tidak mungkin, karena tugas BPK memantau tindak lanjut,” ujarnya lagi.(jrp)
