Manado – Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April 2012 dinilai suatu kebijakan yang tidak populis dan tidak cerdas yang cenderung menambah penderitaan rakyat. Sebetulnya masalah utama anggaran negara yakni banyaknya kebocoran keuangan negara.
Hal tersebut dikatakan pengamat politik dan pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka di kantor DPRD Sulut tadi sore. “Tiga dekade yang lalu, Prof Sumitro Djodjohadikusumo pernah mengatakan bahwa kebocoran APBN kita mencapai 30 persen,” tukas Tumbelaka.
Lanjut mantan aktifis UGM ini, bentuk kebocoran keuangan negara diantaranya banyaknya korupsi, penataan keuangan yang jauh dari standart efesiensi dan skala prioritas. Jika kebocoran dapat dihilangkan maka akan sangat membantu perekonomian negara.
“Dalam sistem pemerintahan moderen, skala prioritas dan efesiensi itu menjadi sangat penting. Begitu banyak kebocoran yang terjadi, contoh konkrit banyak wakil rakyat yang berangkat atas nama kunker yang tidak jelas. Banyak pejabat negara yang mendapat fasilitas kendaraan yang begitu mewah padahal tidak sesuai asas manfaat,” tambahnya.
“Sekali lagi BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan jika pemerintah mampu melakukan penataan anggaran sesuai skala prioritas,” pungkas Tumbelaka.
Informasi yang diterima wartawan, hari ini seluruh kepala daerah dipanggil ke Jakarta oleh Presiden SBY untuk membahas rencana kenaikkan harga BBM. (jerry)
