Manado, BeritaManado.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sedang memproses peraturan gubernur (Pergub) tentang tata kelola kerja sama media tahun 2025 sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2025.
Kepala Dinas Kominfo Sulut, Steven Liow, S.Sos., MM, menegaskan bahwa proses kerja sama media tahun 2025 akan sepenuhnya mengikuti rekomendasi BPK-RI agar tidak menimbulkan temuan baru pada pemeriksaan tahun 2026.
“Kita tahu bersama bahwa pengelolaan kerja sama media menjadi sorotan publik. Bahkan ada LSM yang menduga adanya penyalahgunaan kewenangan di Dinas Kominfo yang terindikasi korupsi. Karena itu, saya wajib memastikan seluruh proses sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Steven Liow, dalam rilis kepada Media.
Lebih lanjut, Liow menegaskan bahwa dalam pemeriksaan BPK-RI tahun 2024 terhadap penggunaan APBD tahun 2023, Dinas Kominfo tidak ditemukan pelanggaran atau rekomendasi. Namun demikian, kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk dalam kerja sama media.
“Kami tetap menjalankan kerja sama dengan standar operasional prosedur yang sesuai. Semua perusahaan media melalui proses verifikasi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE), lalu dikelola oleh Bidang Komunikasi Informasi. Tahun 2024, kami bekerja sama dengan 99 media daerah dan nasional, dengan total anggaran mencapai Rp18 miliar lebih,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut dari evaluasi internal dan eksternal, DKIPS mengusulkan penerbitan Pergub sebagai payung hukum resmi yang akan menjadi dasar dalam menentukan media yang layak bekerja sama dengan Pemprov Sulut.
“Kami telah mengajukan draf Pergub ke Gubernur, dan beliau telah menandatangani persetujuan awal pada Jumat lalu. Senin ini, kami akan bahas dan konsultasikan bersama Biro Hukum, Kanwil Kemenkumham, dan nantinya ke Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan secara resmi,” ujar Liow, yang juga menjabat Ketua Tim Penyusun Pergub.
Pergub ini akan secara rinci mengatur tahapan kerja sama media, mulai dari permohonan, verifikasi Dewan Pers, pendaftaran perusahaan pada e-katalog versi 6, hingga uji faktual yang akan diverifikasi oleh Bidang Kominfo.
Liow menekankan pentingnya regulasi ini untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan pelanggaran hukum.
“Kami sangat berhati-hati. Ini uang negara, dan bila prosesnya tidak sesuai ketentuan, bisa berakibat pada sanksi hukum, termasuk indikasi korupsi karena penyalahgunaan kewenangan,” tutupnya.
(***/Jhonli Kaletuang)
