Minsel, BeritaManado.com – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar SH sukses meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel.
Ini dibuktikan dengan Pemkab Minsel mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara Dr. Arief Fadillah, MM, CSFA.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Manado, pada Rabu 8 Mei 2024.
Dan ini adalah opini WTP ke-8 yang diraih Pemkab Minsel secara berturut-turut.
Dalam kegiatan ini, Bupati Franky Donny Wongkar menyampaikan sambutan mewakili Pemerintah Daerah yang hadir.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara Dr. Arief Fadillah, MM, CSFA dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara menyampaikan Apresiasi kepada Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan yang telah kooperatif dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Utara.
“Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah bagian dari tugas konstitusional BPK, dimana penyerahan LHP ini merupakan rangkaian akhir dari proses pemeeriksaan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 bahwa mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya,” ungkap Dr. Arief.
“Dalam pemeriksaan diharapkan untuk wujudkan cita-cita pendiri bangsa yakni mewujukan masyarakat yang adil dan makmur yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk mensejahterakan rakyat,” ucapnya lagi.
Sementara, dalam sambutan Bupati Franky Donny Wongkar, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara Dr. Arief Fadillah, MM, CSFA., beserta jajaran atas pelaksanaan audit yang dilakukan selama ini.
“Dengan harapan hasil audit yang telah ada dapat memberikan motifasi bagi jajaran Pemerintahan Daerah agar ke depan dapat melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi dan sesuai dengan undang undang yang berlaku,” tutur Bupati Franky Wongkar.
Lebih lanjut Bupati Franky Donny Wongkar menambahkan LHP yang diterima saat ini adalah amanat dari konstitusi dan merupakan output dari proses pemeriksaan oleh Tim BPK dari bulan Februari hingga bulan April Tahun 2024.
“Tentunya LHP yang kami terima adalah LHP yang pastinya akurat dan berdampak komperhensif bagi kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan,” kata dia.
“Terkait ketidaksiplinan dan ketidaktaatan dalam pengelolaan keuangan yang menjadi temuan Tim BPK kami bertekad dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dengan tepat sasaran dan tepat waktu sesuai undang-undang yang berlaku, tutup Bupati Franky Wongkar diakhir sambutannya.
Adapun Opini WTP ini sebagai prestasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH untuk kali keempat sejak dilantik.
Juga dengan opini WTP ini telah membawa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan WTP delapan kali berturut-turut
Ini sebagai bukti komitmen Bupati Franky Donny Wongkar SH dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel menuju Kabupaten Minahasa Selatan yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.
TamuraWatung
