Minsel, BeritaManado.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dibawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar SH, menerima Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023.
Meski hanya berada di peringkat ke-6, dengan Nilai 90,84 (Zona Hijau), namun Kabupaten Minsel telah berada di Kategori A (Kualitas Tertinggi).
Penghargaan ini diterima Bupati Franky Donny Wongkar dari Kepala Ombudsman RI dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara, yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara.
Selain itu, Bupati Minsel menerima Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 Terbaik III, Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kabupaten dan Penghargaan Sulawesi Utara Sensanitasional Award Terbaik III Kategori Akses Sanitasi Layak.
Penghargaan-penghargaan tersebut diserahkan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, bertempat di Hotel The Sentra Manado, pada Rabu, 24 April 2024 lalu.
Semua prestasi ini, sejalan dengan semangat mewujudkan Visi Minahasa Selatan Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
“Namun seluruh upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran adalah untuk kepentingan masyarakat Minahasa Selatan,” ungkap Bupati Franky Wongkar.
“Saya mengharapkan penghargaan-penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi kedepannya,” katanya lagi.
Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dibawah Kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Minahasa Selatan.
Dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI Tahun 2023, terdapat tujuh lokus penilaian.
Tujuh lokus penilaian tersebut yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puskesmas Tumpaan, Puskesmas Amurang Barat.
Penilaian ini bertujuan untuk Perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terhadap mal administrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengelola pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kenaikan nilai pelayanan publik ini, kata Bupati Minsel, kiranya semakin memacu semangat dan komitmen seluruh unit kerja di Kabupaten Minahasa Selatan untuk memberikan pelayanan prima dalam berbagai inovasi untuk menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 menuju Minahasa Selatan yang maju, berkepribadian, dan sejahtera.
“Perbaikan ini ditandai dengan keberhasilan Pemkab Minsel memperoleh kenaikan nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang cukup signifikan dari Ombudsman RI, dari sebelumnya 63,78, zona kuning kategori C kualitas sedang di tahun 2022 naik menjadi 90,84 zona hijau kategori A kualitas tertinggi,” tutur Bupati Minsel.
Sementara, Penghargaan Pembangunan Daerah yang dinilai menyangkut kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan inovasi daerah dimana yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan adalah inovasi gerakan mari jo batanam.
Untuk Sanitasi Award yang dinilai antara lain pengelolaan sanitasi seperti ketersediaan jamban (WC) dan Bebas Buang Air Besar sembarangan.
“Penghargaan ini kiranya menjadi trigger untuk peningkatan kualitas pembangunan dan sanitasi di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan,” pungkasnya.
TamuraWatung
