Manado, BeritaManado.com — Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando mengatakan kasus Covid-19 di DPRD Sulut menjadi peringatan bagi penyelenggara pilkada.
Ferry Liando menegaskan, pemerintah pusat, KPU dan Bawaslu harus memastikan pesta demokrasi tahun ini bebas penularan corona.
Kata Liando, jika publik tidak dijamin kesehatannya, maka potensi masyarakat tidak terlibat dalam pemilihan bisa terjadi.
“Publik bisa takut atau khawatir. Perlu ada pencegahan agar tidak golput. Meskipun golput tidak juga dikatakan salah. Karena sikap politik dijamin konstitusi,” tegas Ferry kepada BeritaManado.com, Rabu (14/10/2020).
Yang salah kata Liando, apabila ada pihak tertentu mengajak orang lain bertindak golput.
Ia menjelaskan, di negara dengan kualitas demokrasinya bagus, golput terjadi karena ketidakpercayaan seseroang kepada sistim pemilu ataupun aktor di dalamnya.
Entah calon ataupun penyelenggara.
“Golput sering disebabkan pula oleh trauma. Dia pernah memberikan suara di pemilu sebelumnya, namun calon yang pilihnya tak pernah mewujudkan janjinya sampai periode kepemimpinan berakhir,” jelasnya
Selain itu, praktik penyelenggara yang kerap berbuat curang sehingga melahirkan catatan buruk bagi pemilih.
Sebagian orang tak lagi bersedia datang ke TPS untuk memilih, karena khawatir suaranya hilang atau jatuh pada yang tidak berhak.
“Sekali lagi, tidak memilih karena bentuk sikap politik dan kesadaran pribadi, itu harus dihormati oleh siapapun,” tegas Liando.
Liando menuturkan, jika KPU mengharapkan partispasi tinggi di pemilihan serentak tahun ini, maka perlu ada jaminan keselamatan.
“Disatu sisi peran masyarakat diperlukan, namun ruang gerak mereka dibatasi karena protokol Covid-19. Ingat keterlibatan masyarakat tak hanya dalam momentum pencoblosan, akan di setiap tahapan termasuk memastikan,” katanya.
Ia menambahkan, dari aspek kuantitatif, KPU menargetkan partisipasi pemilih 77,5 persen.
Tentunya, bekerja keras dibutuhkan agar tercapai.
“Sebab mengajak masyarakat di tengah ancaman virus corona tidaklah mudah. Apalagi yang ditargetkan adalah partispasi pemilih rasional. Pengalaman baik dalam pemilu maupun pilkada, persentase kehadiran pemilih rasional sangatlah minim,” tandasnya.
(Alfrits Semen)
