Jakarta, BeritaManado.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ir Stefanus Berty Arnicotje Nicolaas Liow mendesak BPJS menghentikan atau setidaknya menunda pemberlakuan kebijakan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik, katarak dan persalinan dengan baik baru lahir sehat.
Menurut Senator yang akan kembali maju dalam pencalonan Anggota DPD RI periode 2019-2024 ini bahwa pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia masih kurang menempatkan para buruh dengan layak.
Liow mengatakan bahwa kebijakan BPJS Kesehatan menerbitkan tiga peraturan mengenai penjaminan pelayanan rehabilitasi medik, katarak dan persalinan dengan baik baru lahir sehat tidak dapat dipungkiri menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
“Untuk menghentikan keresahan dan kekhawatiran tersebut serta memberikan kepastian kepada masyarakatterhadap pemberian kesehatan yang paripurna, maka saya dan teman-teman Anggota DPD RI mendesak BPJS Kesehatan untuk menghentikan hal tersebut atau setidaknya menunda pemberlakuan peraturan itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Liow.
Hal itu terungkap dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-16 yang berlangsung di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (15/8/2018), dimana setiap provinsi menyampaikan hasil kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi.
Di sela Rapat Paripurna tersebut, Liow yang menyampaikan aspirasi sebagaimana dimaksud diatas juga memaparkan beberapa hal diantaranya kesuksesan pelaksanaan Tomohon Internasional Flower Festival (TIFF) yang dihadiri para Duta Besar Negara Sahabat dan kedepannya membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Demikian juga Festival Bunaken, Pesona Selat Lembeh di Bitung, Manado Fiesta untuk menunjang kesuksesan Pesona Indonesia dalam rangka peningkatan kunjungan turis manca negara.
“Saya secara khusus meminta agar pemerintah pusat kedepannya melakukan langkah-langkah serius sebagai aksi percepatan program penyelamatan Danau Tondano,”ujarnya.
Sidang Paripurna DPD RI Ke-16 itu sendiri dipimpin Ketua Dr (HC) Oesman Sapta bersama Wakil Ketua Letjen (Purnawiran Marinir) Dr Nono Sampono MSi, Prof Dr Darmayanti Lubis dan Drs AM Moquam.
(Frangki Wullur)
