Manado – Anggota DPD-RI perwakilan Sulawesi Utara, Marhanny Pua, menanggapi penilaian publik bahwa DPD kurang menggigit memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Menurut Marhanny Pua, DPD tetap eksis meskipun sementara mengalami dinamika internal, tetapi aspirasi daerah termasuk Sulawesi Utara tetap diperjuangkan.
“Meskipun kelihatan tidak menonjol seperti DPR, namun DPD tetap mengawal aspirasi daerah untuk pembangunan daerah. Mengawal usulan anggaran daerah, mengawal proyek-proyek strategis daerah, juga mengawal kebijakan-kebijakan nasional berpihak kepada daerah,” jelas Marhanny Pua usai diskusi 30 finalis remaja teladan GMIM 2017 bersama anggota DPRD Sulut di ruang rapat paripurna, Selasa (25/7/2017).
Termasuk penganggaran di Sulawesi Utara yang terus mengalami peningkatan lanjut Marhanny Pua, terus diperjuangkan oleh DPD, karena salah-satu tugas DPD memberi pertimbangan anggaran ke daerah.
“Anggaran untuk Sulut dari pemerintah pusat terus mengalami peningkatan. Dulu ketika saya masuk DPD anggaran hanya 900 miliar, sekarang sudah menembus 3 triliun, bahkan secara keseluruhan 15 triliun anggaran pusat beredar di 15 kabupaten dan kota,” terang Marhanny Pua.
Proyek-proyek strategis daerah yang ikut dikawal oleh DPD menurut menurut Marhanny Pua diantaranya, jalan tol Manado-Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pembangunan daerah perbatasan.
“Meskipun DPD tidak mengetuk namun DPD mengawal dalam pembahasan bersama DPR dan pemerintah,” pungkas Marhanny Pua yang didampingi ketua remaja sinode GMIM, Moody Rondonuwu. (JerryPalohoon)
