Manado – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Manado, melakukan aksi demo di jalan raya, mulai dari Kampus Unsrat Fisip, berjalan sampai depan Mega Mall, dan titik akhir di zero point, Kamis (20/4/2017). Demo HMI MPO sempat memacetkan pusat kota Manado.
Tuntutan massa demo agar Polri segera mengungkap pelaku teror terhadap penyidik KPK.
Koordinator aksi Rifaldi Rahalus mengatakan, deretan kasus korupsi itu seolah terus menggerogoti bangsa kita, dan saat ini penjajahan di negara Indonesia ternyata dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Dimana secara sengaja menyalah gunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka agar mendapatkan keuntungan sepihak atau disebut korupsi.
“Basmi koruptor dan aksi teror terhadap penyidik KPK,” kata Rifaldi Rahalus pada orasinya.
Aksi HMI MPO tersebut menyuarakan empat tuntutan pokok yakni:
1. Mengajak masyarakat dan semua elemen untuk ikut serta mengawal mendorong kinerja KPK terkait dugaan korupsi e-KTP.
2. Pemerintahan Jokowi-JK harus bersikap tegas mendorong KPK dalam memeriksa sejumlah pejabat dan eks-pejabat yang terlibat dugaan korupsi.
3. Polri harus secepatnya ungkap pelaku teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
4. Selama proses penyelidikan berlangsung, Polri harus intrens melakukan dan memberikan pengamanan kepada penyidik dan pimpinan KPK.
Lanjutnya, genderang perang sudah dibunyikan, saatnya mahasiswa mengambil sikap dalam memerangi korupsi yang kerap mewarnai negara Indonesia. Banyaknya kasus korupsi melanda Indonesia, seolah menjadi negara pemelihara orang-orang yang merampas kesejahteraan rakyat.
Pada tahun 2011 Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis sejumlah kasus korupsi besar hingga saat ini belum dituntaskan, hingga menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diantaranya kasus korupsi bailout Bank Century, kasus Nazaruddin sepertti wisma atlit dan Hambalang, kasus mafia pajak berkaitan dengan Gayus Tambunan dan jejaring mafia lain.
Korupsi hibah kereta api di Kemenhub, korupsi sektor kehutanan khususnya di kepulauan Riau, kasus mafia berdasarkan anggaran berdasar laporan Wa Ode Nurhayati, kasus korupsi sektor migas dan tambang melibatkan Freeport Newmont dan Innospec, korupsi penyelengaran ibadah haji yang melibatkan Kemenag, korupsi dana Bansos di Banten, kasus dugaan korupsi e-KTP.
“Kita harus bersama mendorong pemerintah dan KPK agar mendalami kasus tersebut agar para oknum yang menyalahgunakan dana e-KTP dapat diberikan dan efek jerah, dan menjadi pelajaran semua pihak bahwa pemerintahan Jokowi-JK sangat serius dalam menuntaskan sejumlah permasalahan termasuk korupsi yang jelas merugikan masyarakat dan Negara,” tegas Rifaldi Rahalus. (YohanesTumengkol)
