Bitung – Mobil bantuan dari Kementerian Perhubungan yang dioperasikan Dinas Perhubungan Pemkot Bitung diduga disalahgunakan.
Menurut salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Habryanto Ahmad, mobil operasional jenis bus dikenakan biaya saat digunakan masyarakat.
“Masyarakat bertanya-tanya, kenapa mobil bus bantuan Kementerian Perhubungan harus dikenakan biaya saat digunakan,” kata Hebryanto, Selasa (25/10/2016).
Ironinya, kader Partai Demokrat ini mengaku pernah menggunakan mobil itu dan dimintai biaya Rp1.500 ribu sekali pakai layaknya mobil sewa.
“Saya juga heran, karena harusnya mobil itu digratiskan bukan disewakan karena tujuan kendaraan itu diberikan untuk membuka pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi kreatif, bukan untuk disewakan,” jelasnya.
Tak hanya dirinya, sesama anggota DPRD Kota Bitung, Femmy Lumatauw kata dia, juga pernah dimintai uang sewa saat menggunakan bus tersebut.
“Yang jadi pertanyaan, apa regulasi penyewaan kendaraan bantuan itu karena setahu saya bantuan itu diberikan untuk digunakan publik yang membutuhkan. Bukan disewakan,” katanya.
Ia berharap walikota dan wakil walikota memberikan perhatian terhadap mobil bantuan itu yang menurutnya mulai dikomersilkan Dinas Perhubungan.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kadis Perhubungan Pemkot Bitung, Arnold Karamoy belum membuahkan hasil. Mengingat nomor handphone Arnold dalam keadaan tidak aktif.(abinenobm)
