SIAU — Geliat fraksi gabungan partai yang diberi nama Fraksi Barisan Pembaharuan Demokrasi Sejahtera (FBPDS) makin kentara terlihat. Dalam paripurna Dekab Sitaro tentang laporan pertanggungjawaban bupati, FBPDS langsung mengkritisi kebijakan pemkab.
Diantaranya paling menonjol soal penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2008 yang tak jelas. “Kami meminta pemkab harus mempertanggungjawabkan administrasi penyaluran ADD sehingga akuntabilitas keuangan tidak amburadul,” ujar Harles Bawole ST, Wakil Ketua FBPDS kepada harian ini, kemarin.
Disamping itu paling urgen juga disampaikan agar pemkab segera menindaklanjuti pengadaan asrama mahasiswa Sitaro di Manado. Ada ribuan mahasiswa Sitaro yang kuliah di Unima, Unsrat, UKIT dan universitas lainnya, mereka perlu dibantu. “Sebab mereka itu merupakan sumber daya manusia di Sitaro yang perlu diperhatikan,” tambah Bawole yang diamini Juana Tumbio SE (Sekretaris fraksi).
Persoalan dana studi kelayakan bandara di Balirangeng juga ikut disorot. Sebagaimana dikatakan personil fraksi gabungan lainnya, Fence Kuning SE, bahwa dana Rp 750 juta untuk studi kelayakan cukup besar. “Padahal yang harus diperhatikan nanti dalam pembangunan bandara, apakah ada maskapai penerbangan yang masuk rute di Siau. Jangan hanya sekedar pembangunan bandara lalu tidak ada pesawat yang masuk, itukan namanya mubazir,” tambah Kuning.(nadine)
