MANADO – Administrasi Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kandou Manado berjalan lambat akhir-akhir ini, membuat Pelaksana Harian (PLH) Kasubag Perbendaharaan, Y Pontoh dikeluhkan kinerjanya.
Salah satu pihak yang bekerja sama dengan RSUP mengeluhkan kinerja dari Pontoh, pasalnya kewajiban RSUP yang seharusnya dibayarkan setelah Pihak Ketiga memenuhi kewajibanya hingga saat ini belum dibayarkan.
“Seharusnya bulan lalu kewajiban tersebut direalisasikan, tapi hingga kini belum, saat ditanya yang didapati hanyalah jawaban sedang diproses. Lambat sekali kerjanya. Sudah tiga hari berturut-turut saya di suruh datang, tapi belum ada realisasi,” ujar sumber yang minta untuk merahasiakan namanya.
Sebagaimana informasi yang berhasil dihimpun beritamanado, diketahui manajemen administrasi keuangan RSUP akhir-akhir ini terlambat dalam memenuhi kewajiban kerjasamanya dengan pihak luar. Hal ini dikarenakan lambatnya kinerja dari PLH Kasubag Perbendaharaan.
“Pihak RSUP bukan berarti tak merealisasikan kewajibanya dalam setiap kontrak, hanya saja memang perlu diakui terjadi keterlambatan, hal tersebut karena sering tersandung pada lambatnya verifikasi berkas oleh tim verifikasi,” ujar sumber terpecaya di RSUP.
Kasubag Akutansi yang sekaligus Pelaksana Harian Kasubag Perbendaharaan, Y. Pontoh tak menepis informasi tersebut. “Namanya juga proses verifikasi, belum lagi terkait penandatanganan serta disposisi dari pejabat terkait sering kali terjadi keterlambatan. Faktornya mulai dari dinas luar daerah hingga sakit. Jadi itulah yang seringkali menjadi penyebab,” tutur Pontoh, hari ini.
Merespon hal tersebut, Aktifis Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Manado, Evarista Napitupulu menjelaskan, dalam prinsip kerja yang profesional seharusnya keterlambatan seperti itu tidak boleh terjadi.
”Kalau ada pejabat struktural yang sedang berdinas di luar daerah tak bisa menjadi alasan, karena sudah ada pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Pelaksanaan Harian (PLH) guna mengisi kekosongan tersebut agar tak terjadi gangguan pada pelayanan,” tukas Napitupulu.
Lebih lanjut Napitupulu menyarankan agar Direktur Utama (Dirut), Fione
Pangemanan lebih menseriusi pembenahan manajemen dengan menempatkan pejabat yang kridibel dan kompeten di masing-masing bagian, agar tidak terjadi lagi keterlambatan seperti ini. (jry)