BITUNG — Diduga hanya untuk keperluan pembahasan 5 ranperda yang diusulkan pihak eksekutif, 25 anggota DPRD Kota Bitung telah menghabiskan ratusan juta rupiah. Mulai dari biaya konsultasi serta studi banding menyangkut 5 ranperda diperkirakan telah mencapai
Rp 400 Juta, namun sampai saat ini ranperda tersebut belum juga tuntas.
“Kami berharap anggota DPRD tahu diri dan segera menyelesaikan pembahasan 5 ranperda, karena dari pengalaman saya, baru sekarang penetapan ranperdanya sampai lama begini, padahal dari penuturan salah satu staf di dekot kalau dana yang dihabiskan sudah mendekati 400 juta rupiah,” kata aktifis pulau Lembeh Muzakir Boven, Rabu (16/03).
Boven sendiri berharap para anggota DPRD Kota Bitung tidak terlalu banyak menghaburkan uang untuk ranperda tersebut. Mengingat masih banyak pembenahan yang harus dilakukan yang jauh lebih membutuhkan anggaran daripada harus membiayai para anggota DPRD melakukan pembahasan ranperda.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bitung Santy Gerald Luntungan, mengaku pihaknya sangat berhati-hati dalam menetapkan perda. Dengan harapan perda yang dihasilkan tidak asal-asalan sehingga mampu membentengi masyarakat demi pembangunan kota Bitung
kedepannya.
“Contohnya kenapa penetapan ini menjadi lama, karena ada banyak sekali aspek yang harus dilihat sebelum itu ditetapkan agar ranperda ini tidak mubasir, seperti dari kajian yang dilakukan pansus 3, ternyata ranperda RTRW Bitung masih bermasalah dengan batas wilayah, sehingga pihak pansus harus terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat,” kata Luntungan. (en)
