Manado – Kisruh yang sempat terjadi di DPR RI dan DPRD Sulut terkait kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) nampaknya akan terjadi di DPRD Kota Manado.
Meski tidak mengatasnamakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), namun polemik kursi AKD akan bergejolak di gedung wakil rakyat Tikala dengan adanya sikap yang ditunjukkan Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra dan partai Nasdem.
Hal itu mulai terlihat, dengan adanya pemboikotan paripurna dalam rangka pengesahan Tata Tertib (Tatib) yang digelar Senin hingga Selasa (10-11/11/2014) pukul 20:00 hingga 00:30 subuh tadi.
“Dibaikotnya paripurna ini dengan pembentukan AKD hal itu mungkin saja. Tapi, disejumlah kesempatan seperti Bimtek, pimpinan dewan sudah mencoba memfasilitasi agar pembentukan AKD ini mengedepankan asas kebersamaan. Tapi, mungkin saja ada yang pada akhirnya lari dari komitmen yang sudah disepakati bersama sebelumnya,” tutur Richard Sualang, wakil ketua DPRD Kota Manado itu.
Lanjut ditegaskannya, dampak akan hal itu pada akhirnya berpengaruh pada paripurna pengesahan Tatib ini yang sebenarnya bisa dikomunikasikan, jika benar asas kebersamaan yang dahulunya sempat dikoar-koarkan untuk dikedepannya.
“Bisa saja ada fraksi atau partai yang merasa kurang mendapatkan posisi sehingga melakukan aksi-aksi seperti ini. Tapi pada intinya, komunikasi politik sudah dilakukan. Namun pada akhirnya sekarang mereka sendiri yang menghianatinya,” ungkap kekecewaan Sualang kepada Beritamanado.com.
Ketua DPC PDIP Kota Manado menegaskan, jika persoalan ini berlarut-larut, maka masyarakat yang akan dikorbankan. Sebab, sejumlah agenda pro rakyat perlu harus dengan segera diselesaikan.
“Kalau ini terus menerus berpolemik, agenda-agenda dewan akan ikut berpengaruh. Dan pasti pembahasan APBD perubahan dan induk yang mengatur penganggaran program kepentingan masyarakat akan terhambat,” tandas Sualang.
Dirinya berpendapat, kiranya segala persoalan yang ditimbulkan akibat tidak puasnya posisi yang diperoleh nantinya dan kepentingan lainnya, baik kepentingan di Tatib maupun AKD tidak terus berpolemik.
“Yang menjadi korban nantinya adalah masyarakat jika polemik ini terus berkembang dan tidak segera tuntas. Patut disadari dengan banyaknya agenda dewan, maka pemanfaatan waktu harus dimaksimalkan. Itu pastinya menjadi harapan semua pihak, baik internal dewan terlebih khusus kepentingan masyarakat,’ tegasnya. (leriandokambey)
