Manado – Sorotan bahkan desakan ke Partai Demokrat baik dari internal lembaga DPRD Kota Manado maupun masyarakat sulit terbendung. Pasalnya, Demokrat dituding sebagai partai yang menghambat pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) para wakil rakyat yang mendiami gedung putih Tikala.
Arthur Paat salah satu anggota DPRD Kota Manado menuding, dengan adanya polemik di internal Partai Demokrat terkait penunjukan ketua definitif justru mengulur waktu kinerja dewan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Manado pada umumnya.
“Status kami di lembaga DPRD Kota Manado terkatung-katung alias tak ada pekerjaan. Demokrat sebagai partai pemenang kelihatannya mengulur-ulur waktu untuk peningkatan kesejakteraan rakyat yang erat kaitannya dengan pembahasan RAPBD Perubahan 2014 dan RAPBD induk 2015 yang dalam isinya mengatur penganggaran program pembangunan dan pelayanan pro rakyat atas usulan pemerintah lewat persetujuan lembaga DPRD,” kata Paat.
Adanya kondisi ini sangat disayangkan Paat. Karena menurutnya, Partai Demokrat yang merupakan pemilik kursi terbanyak di lembaga DPRD Kota Manado tidak menggambarkan partai yag pro rakyat atau tepatnya lebih mementingka n kepentingan politik di internal Demokrat.
“Sangat disayangkan Demokrat sebagai partai penguasa dan pemenag tidak memberikan contoh berpolitik yang baik terhadap masyarakat dan malah lebih fokus kepentingan partai. Siapa pun yang ditunjuk, bagi kami itu tidak menjadi persoalan, asalkan prosesnya cepat. Kan ada 9 anggota dewan dari Demokrat, masalkan sulit menunjuk salah satu diantara mereka yang akan duduk sebagai ketua. Jika UU MD3 berlaku sampai di tingkat daerah, pastinya tidak perlu menunggu 2 bulan untuk penetapan pimpinan definitif,” ujar Paat. (leriandokambey)
