Manado – Rencana pemeriksaan keuangan dan aset daerah Provinsi Sulawesi Utara yang akan dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut terhadap pertanggungjawaban keuangan dan aset Pemprov Sulut tahun 2013 disambut baik oleh Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil. Baginya, dalam mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga kali dari BPK kembali diuji.
Kansil sendiri menyatakan, pada dasarnya Pemprov Sulut siap dan terbuka untuk memberikan dokumen pemeriksaan sesuai kebutuhan Tim Pemeriksa BPK.
“Jika ada SKPD yang lalai dalam pelaksanaan pemeriksaan nanti kiranya jangan segan-segan untuk ditindaklanjuti,” ujar Wagub.
Dia menambahkan, semoga dari hasil pemeriksaan ini dapat membantu Pemprov Sulut agar tidak salah dalam penanganan masalah keuangan termasuk aset sehingga bisa tetap meraih Predikat WTP untuk empat kali, harapnya.
seperti diketahui, Tim BPK rencananya akan melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset Pemprov Sulut tahun 2013 selama satu bulan kedepan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa, Amri Lewa dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulut, Dr Djouhari Kansil diruang “Gedung Putih” Rabu (12/2). (Rizath Polii)
