Bitung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Kota Bitung peringkat tiga hasil survei integritas sektor public di Indonesia. Penetapan ini sesuai dengan hasil penilaian yang diarahkan untuk menjaring pengalaman langsung responden selama mengurus layanan oleh tim KPK.
Responden yang dipilih adalah yang mengurus langsung layanan dalam kurun waktu satu tahun terakhir yang dilakukan secara tertutup. Dan Senin (16/12/13) di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, KPK mengumumkan hasil survei integritas sektor publik tahun 2013 yang disampaikan Busro Muqodas sebagai pimpinan KPK.
Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni pengalaman integritas (bobot 0,667) yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya. Dan potensi integritas (bobot 0,333) yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi.
Hasil survey integritas 2013 pada tiga unit layanan daerah yakni SIUP, layanan kesehatan serta pengadaan barang dan jasa menunjukkan dari 60 daerah yang disurvei, terdapat 3 Pemda memperoleh nilai integritas diatas 7. Yakni Pemkot Bitung, Pemkot Pare-pare dan Pemkot Surabaya.
Muqodas menyanjung Walikota Bitung, Hanny Sondakh atas nilia yang diperolah atas survey integritas sektor publik Indonesia tahun 2013. “Hasil dari survey adalah up to date jadi hasil ini sangat bisa dipercaya dan kami bangga dengan Kota Bitung yang memperoleh nilai 7,54 dan menduduki peringkat 3 nasional di bawah Kota Pare-pare dan Kota Surabaya,” kata Busro ketika menyerahkan hasil survey integritas sektor publik Indonesia tahun 2013.
Sondakh berharap dengan capaian yang diraih ini, akan memicu Pemkot Bitung untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kami bertekat akan terus mengedepankan upaya pemberantasan korupsi, disegala aspek untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Sondakh.
Selain Sondakh, hadir juga dalam acara tersebut Kepala BKD-PP, Ferdinand Tangkudung, Kepala Bappeda, Audy Pangemanan dan Sekretaris PU, Rudy Theno.(*/enk)
