Bitung – Polemik pemotongan gaji PNS untuk iuran Koperasi Korpri dinilai kurang tepat dan menyalahi aturan. Mengingat cara yang dilakukan pengurus Korpri Kota Bitung melakukan pemotongan gaji untuk tujuan iuran dan simpanan wajib Koperasi adalah hal yang melanggar aturan.
“Koperasi adalah badan hukum yang berbeda yang tunduk pada Undang-undang Koperasi sehingga pemotongan gaji memerlukan persetujuan pribadi PNS karena keanggotaannya bersifat sukarela. Jadi tidak bisa disatukan pemotongannya,” kata Michael R Jacobus ketika menggelar diskusi soal pemotongan iuran Koperasi dengan Bitung Lawyers Club (BLC) dan jajaran Pemkot, Jumat (6/12/13) lalu.
Ia berharap, Pemkot kembali melakukan kajian soal pemotongan iuran Koperasi agar tidak mendapat masalah. Terutama kajian hokum yang bisa dijadikan pegangan untuk melakukan pemotongan gaji PNS.
Pun demikian, Jacobus mengapresiasikan soal program yang digagas Korpri tentang penggunaan iuran Korpri untuk pemanfaatan bagi anggotanya. “Mengapresiasi atas program ini, program ini program yang luar biasa namun kami harus koreksi,” katanya.
Apa yang disampaikan Jacobus ditanggapi positif Sekretaris Korpri Kota Bitung, Johan Kuhu dan Asisten I, Fabian Kaloh serta Kabag Hukum, Wenas Luntungan. Ketiganya sepakat agar sebaiknya pemotongan gaji harus murni untuk kepentingan iuran.
“Usulan itu akan kami realisasi melalui koreksi SK, didalamnya menetapkan kalau pemotongan gaji semata-mata untuk iuran Korpri karena itu wajib menurut Kepres,” kata Kuhu.
Sedangkan untuk simpanan wajib Koperasi kata Kuhu tidak ada lagi. Tapi pihaknya akan mengalokasikan dana penyertaan modal untuk Koperasi setelah dana iuran itu dikelolah dengan memprioritaskan kepentingan pemanfaatan anggota Korpri seperti beasiswa, dana pensiun dan lain-lainnya sesuai program.
Kaloh yang juga Wakil Ketua Korpri, mengatakan, prinsipnya segala masukan positif wajib untuk meresponnya untuk kepentingan masa depan Korpri. “Dan saya pribadi paling vocal untuk meminta managemen Korpri ke depan harus benar-benar transparan dan tepat sasaran. Kiranya ini mendapat dukungan optimal dari semua pihak,” kata Kaloh.(*/enk)
