Manado – Masih terdapatnya sejumlah keluhan dari beberapa awak media (wartawan) terkait kinerja Humas Provinsi Sulawesi Utara dinilai belum maksimal dan baiknya humas dipisahkan dari biro pemerintahan Provinsi untuk berdiri sendiri menjadi satu biro.
Hal tersebut disampaikan Budi Rarumangkay salah satu wartawan senior yang mengaku telah bertahun-tahun bertugas pada Biro pemerintah Provinsi.
Sudah saatnya humas di upgrade menjadi biro, digabung dengan (bagian) protokol dan TUP, bukan hanya sekedar jadi bagian, tapi biro – Budi Rarumangkay
Dia beralasan, hal ini berkaca dari seluruh Provinsi di Indonesia, dimana humas dijadikan biro bukan bagian.
Di Indonesia mungkin hanya Sulut yang humas hanya bagian pada biro pemerintahan, jika humas jadi biro maka dengan sendirinya anggaran akan disesuaikan – Budi Rarumangkay
Menurut dia hal itu berbeda seperti telaah yang dilakukan biro organisasi dan kepegawaian (Orpeg) dimana dalam telaah Orpeg untuk penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru bagian humas menjadi semakin sempit karena dari bagian akan turun menjadi sub bagian.
Spontan saja pendapat tersebut langsung mendapat respon dari Kepala Biro Orpeg Jemmy Ringkuangan, dia menjelaskan, hal itu sejak lama sudah diperjuangkan, hanya saja kuota biro pada pemerintahan Provinsi Sulut sudah maksimal.
“Harus ada yang dihapus dulu baru bisa, sedangkan hal tersebut harus tunggu perubahan PP 41 dulu,” tegasnya. (Rizath Polii)
