Bitung – Perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan ifrastruktur di Kota Bitung patut diacungi jempol. Buktinya pemerintah pusat mengucurkan Rp11.250.000.000,- khusus untuk 45 kelurahan di Kota Bitung lewat program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4-IP).
“Ada beberapa wilayah di Sulut yang mendapatkan dana P4-IP, tapi Kota Bitung yang paling besar jumlah kelurahan penerimanya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Maurits Mantiri, Selasa (20/8).
Menurut Mantiri, dana program P4-IP itu bersumber dari APBN-P tahun 2013 yang diperuntukkan untuk membangun infrastruktur di tiap kelurahan. Dimana tiap kelurahan menerima Rp250 juta yang diserahkan langsung kepada tiap lurah.
“Penyerahannya sudah mulai dilakukan Senin (19/8) kepada tiap lurah,” katanya.
Jenis pembangunanpun kata Mantiri, diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk berembuk menentukan jenis pekerjaan. “Entah itu jalan, rehab kantor lurah atau sarana air bersih itu terserah hasil musyawarah dan pengawasannya juga dilakukan sendiri oleh masyarakat,” katanya. (enk)
Bitung – Perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan ifrastruktur di Kota Bitung patut diacungi jempol. Buktinya pemerintah pusat mengucurkan Rp11.250.000.000,- khusus untuk 45 kelurahan di Kota Bitung lewat program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4-IP).
“Ada beberapa wilayah di Sulut yang mendapatkan dana P4-IP, tapi Kota Bitung yang paling besar jumlah kelurahan penerimanya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Maurits Mantiri, Selasa (20/8).
Menurut Mantiri, dana program P4-IP itu bersumber dari APBN-P tahun 2013 yang diperuntukkan untuk membangun infrastruktur di tiap kelurahan. Dimana tiap kelurahan menerima Rp250 juta yang diserahkan langsung kepada tiap lurah.
“Penyerahannya sudah mulai dilakukan Senin (19/8) kepada tiap lurah,” katanya.
Jenis pembangunanpun kata Mantiri, diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk berembuk menentukan jenis pekerjaan. “Entah itu jalan, rehab kantor lurah atau sarana air bersih itu terserah hasil musyawarah dan pengawasannya juga dilakukan sendiri oleh masyarakat,” katanya. (enk)