Manado – Bencana alam tanah longsor dan banjir yang kerap terjadi di Sulawesi Utara menurut Netty Pantow, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut membutuhkan langkah antisipasi kongkrit pemerintah.
Manurut Netty, yang dilakukan badan penanggulangan pasca bencana alam merupakan penanganan bencana, sementara yang dibutuhkan adalah antisipasi sebelum terjadi bencana.
“Sebenarnya yang dilakukan BPBD itu penanganan bencana bukan penanggulangan bencana. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah kongkrit terkait penanggulangan bencana,” ujar Netty, Senin (25/2).
Hal kongkrit yang dimaksud Netty, berupa perbaikan dan pembangunan saluran drainase pada kawasan rawan banjir serta pemetaan kawasan-kawasan rawan longsor.
“Biasanya banjir itu disebabkan saluran air, baik drainase ataupun sungai. Sementara potensi korban jiwa terbesar pada bencana tanah longsor. Nah, disini pemerintah harus melakukan pemetaan lokasi-lokasi rawan longsor,” tukas legislator vokal ini. (Jerry)
