Manado – Terjadinya perbedaan tafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di tengah Musda KNPI Kota Manado, menuai tanggapan berbagai kalangan. Pasalnya, MPI menilai Musda yang digelar tidak sah, dan harus dibubarkan.
Berbeda dengan itu, beberapa OKP meminta agar Musda tetap dilanjutkan. Sementara itu, pemerhati pemuda dan pengamat pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka menilai munculnya gejala hingga terlahirnya jalan buntu (deadlock) dalam Musda disebabkan kurangnya selektifitas pengurus KNPI Manado.
“Saya melihat problemnya berawal dari tidak maksimalnya dilakukan seleksi atau verifikasi oleh KNPI terhadap OKP yang ikut memilih. Jauh sebelumnya saya menegaskan kalau mau KNPI berkembang, maka OKP yang dimasukkan untuk punya hak pilih dalam Musda dikaji secara matang,” tutur Tumbelaka.
Lanjut ditambahkan mantan aktivis mahasiswa UGM itu, dengan memberikan contoh terhadap metode penanganan OKP yang produktif atau tidak jika dilibatkan mendorong majunya KNPI.
“Perlu ada formula dan format yang baik terkait eksistensi OKP bilamana mereka mau dilibatkan untuk bergabung di KNPI. Misalkan, OKP yang memang intens melakukan kegiatan dengan masyarakat, dan punya bukti riil kontribusi OKP itu kepada masyarakat, seperti kegiatan baksos dan yang lainnya. Ini dalam mengeliminir OKP yang dalam tanda kutip kurang jelas (KJ)”, papar pengamat vokal ini.(Amc)
