Manado – Walikota dan bupati se-Sulut yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Dr Djouhari Kansil ‘menyerbu’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti program SIPS-CIDA KPK Project guna pengurangan korupsi di Indonesia khususnya Sulut, di Gedung KPK Lantai I, Jakarta, Rabu (7/11)
Dimana setiap pemerintah daerah yang dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD telah berkomitment untuk memajukan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Perijinan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadaan Barang dan Jasa.
“Untuk saat ini 80 persen pengaduan yang masuk ke KPK adalah dari bidang Pelayanan Publik khususnya pengadaan, maka dari itu proyek SIPS ini akan mendorong terciptanya suatu system yang baik dan sudah teruji di mana akan di tingkatkan masalah sumber daya manusia dan fasilitas penunjang,” kata Adnan Pandu Praja. Hal ini di tegaskan KPK mengingat kegiatan di masyarakat terlebih pelayanan kepada masyarakat saat ini hampir di lupakan dan menjadi sumber terjadinya penyuapan dan pemerasan yang tidak dapat di anggap sepeleh.
“Kegiatan ini di hadiri oleh 10 Kepala Daerah dan Ketua DPRD dari 2 Provinsi Sulut dan Sulsel yang menjadi target pendampingan Proyek SIPS kecuali Provinsi Sulawesi Utara yang di wakili oleh Wakil Gubernur,” demikian dikatakan Peter Walton Direktur Proyek SIPS CIDA KPK di Jakarta. Yang menarik dari pemaparan seluruh kepala daerah, bahwa sejak berjalannya proyek SIPS ini sudah terjadi beberapa peningkatan pada pelayanan publik dan kemudian perubahan cara pelayanan kepada masyarakat, sesuai yang di tegaskan oleh Bambang Ponco sebagai Project Officer SIPS Sulut.
“Banyak hal yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk kegiatan Pelayanan Masyarakat lewat SIPS Project ini, terlebih untuk menjalankan seluruh komitmen di rencana kerja tahun 2013-2015 nanti,” kata Jusuf Kalengkongan Project Liaison SIPS Sulut di gedung KPK hari ini.(/jkf)
