Manado – Keretekan atau perbedaan pendapat dalam perjalanan pemerintahan di aras lokal yang belakangan ini terjadi membuat masyarakat secara menyeluruh resah akan kelanggengan yang dibangun saat maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Lihat saja kasus yang terjadi di Minahasa Selata (minsel) sampai saat ini yang memang nyata-nyata wakil bupati Bolaang Mongondow Timur, Meidy Lensun.
Hal ini menurut pengamat politik dan pemerintahan sulawesi utara, Dr Ferry Liando SIP MSi bahwa akibat dari pembangunan sitem koalisi yang bersifat pragmatis saat menyatakan maju dalam pemilihan kepala daerah.
“Hal ini bisa terjadi karena koalisi yang dibangun saat pemilukada hanya bersifat pragmatis, yaitu hanya sebatas bagaiamana memenangkan pemilukada, dan koalisi terebut tidak dibangun dalam rangka stabilitas pemerintahan selama lima tahun kedepan,” papar Ferry Liando yang juga kesehariannya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemernitahan Fisip Unsrat Manado.
Kemudian dikatakannya bahwa ada salah satu yang dalam perjalanan pemerintahan tersebut ingin mendominasinya. “Kerekatak seperti ini bisa terjadi juga karena salah satu dari top eksekutif ingin mendominasi kekuasaan yang melampaui kewenangan seperti amanat undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemda,” demikian analisa Liando yang disampaiakan kepada beritamanado.(jkf)
