Bitung—Instruksi Walikota dan Wakil Walikota serta Sekkot, Hanny Sondakh, Max Lomban dengan Edison Humiang soal menghapuskan parktek pungutan liar (Pungli) di tiap sekolah hanya dianggap angin lalu. Bahkan dalam setiap kesempatan, Sondakh dan Lomban juga Humiang selalu mengingatkan agar pihak sekolah tidak menerima uang sepeserpun dari siswa ataupun orang tau apapun alasannya.
Terbukti dengan proses pengumuman tingkat SD, pembagian rapor tingkat SD,SMP dan SMA, Sabtu (16/6) lalu, hampir seluruh sekolah tetap melakukan hal tersebut. Dan pungli ini menurut Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Kota Bitung, Edwin Tumurang dibalut dalam bentuk partisipasi siswa dan orang tua terhadap sekolah maupun oknum guru.
“Dari data yang kami kumpulkan dilapangan, praktek pungli dengan dalil partisipasi terjadi di seluruh sekolah di Kota Bitung. Entah itu tingkat SD, SMP maupun SMA dan data sekolah yang melakukan praktek ini ada pada kami,” kata Tumurang, Minggu (17/6).
Tumurang sendiri mengaku sagat menyangkan praktek pungli ini tidak bisa dihilangkan di dunia pendidikan Kota Bitung. Kendati secara tegas Sondakh, Lomban dan Humiang telah mengintruksikan agar pihak sekolah tidak lagi meminta atau mengharapkan imbalan dari para siswa dan orang tua apapun bentuk serta alasannya.
“Ini bertanda jika pemimpin kita di Kota Bitung tidak didengar lagi oleh aparatnya dan yang paling parahnya pembangkangan ini dilakukan para tenaga pengajar. Ini tanda awas bagi Sondakh dan Lomban serta Humiang, karena apa yang mereka instruksikan tidak dijalankan oleh bawahan,” tegas Tumurang.
Lebih lanjut Tumurang memaparkan beberapa sekolah yang mereka dapati melakukan praktek pungli berkedok partisipasi adalah SMK Negeri 1 Kota Bitung kelas satu jurusan PKJ dengan permintaan partisipasi mulai dari Rp20 ribu hingga Rp100 ribu per siswa dalam mengambil rapor. SMP Negeri 2 kelas satu dan dua dengan partisipasi sebesar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu persiswa, SMAN 2 kelas dua jurusan IPA partisipasi sebesar Rp30 ribu dan kelas dua jurusan bahasa Rp50ribu per siswa.
“SD GMIM Mahanaim Kolombo Aspal kelas 1 sampai 6 partisipasi sebesar Rp20 ribu, SDN Inpres 10 Pardo kelas tiga partisipasi Rp35 ribu dan SDN Impres 783 Pakadoodan kelas 4 partisipasi Rp20 ribu,” katanya seraya mengatakan jumlah partisipasi sekolah lain juga dimulai dari Rp20 ribu hingga Rp100 ribu per siswa.(enk)
