Manado, BeritaManado.com — Mulai 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di seluruh provinsi di Indonesia.
Petugas Regosek akan mendatangi setiap rumah penduduk untuk melakukan wawancara dan mencatat data sosial ekonomi masyarakat.
Tujuannya adalah untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik.
Untuk maksud tersebut, BPS Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pendataan Awal Regsosek dengan tema “Penguatan Strategi Lapangan Kegiatan Pendataan Awal REGSOSEK, SUSENAS, SAKERNAS dan SBH”.
Rakorda tersebut dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (6/10/2022).
Kepala BPS Provinsi Sulut Asim Saputra SST, M.Ec.Dev mengatakan, registrasi sosial ekonomi akan menjadi salah satu solusi untuk menjawab persoalan tentang belum tercovernya seluruh warga dalam hal penerimaan bantuan pemerintah karena tidak terdata.
Data ini nanti akan menjadi data rujukan untuk semua bantuan tidak hanya untuk bantuan bagi warga miskin tapi semua bantuan yang melibatkan kebutuhan masyarakat.
Misalnya untuk UMKM, untuk penyandang disabilitas, untuk para pegiat agama, pembuka agama dan seterusnya.
“Data ini semua menjadi sumber dari basis data untuk perlindungan sosial. BPS tidak mungkin menjalankan kegiatan ini sendirian. Selama ini kita banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak,” kata Asim.
Dukungan tersebut tidak hanya datang dari pemerintah daerah tapi juga dari berbagai dukungan komunitas jajaran TNI Polri dan semua pihak membantu berbagai kegiatan pendataan lapangan BPS.
“Data registrasi sosial ekonomi ini kita harapkan bisa menjadi data tunggal untuk semua kegiatan perlindungan sosial. Oleh karenanya nanti data ini harus kita jaga. Tidak boleh lagi data itu setelah dikumpulkan terus berlalu begitu saja,” ucap Asim.
Menteri Keuangan juga menugaskan BPS untuk mengawal data ini agar terus terupdate sepanjang waktu.
“Inilah yang memerlukan kerja sama semua pihak sehingga kami perlu meminta izin kepada semua kalangan agar petugas kami sekitar 4.300 orang bisa datang ke rumah-rumah dan diterima kedatangannya untuk mengisi data,” ungkap Asim.
Terutama, kata Asim, meminta izin kepada keluarga-keluarga di perumahan-perumahan elit seperti di Grand Kawanua, di Citraland di mana-mana.
Asim mengharapkan, pintu terbuka dari seluruh lapisan masyarakat agar BPD bisa mencatatkan semua warga di dalam registrasi sosial ekonomi.
“Kami bertekad tidak ada satu orang pun yang dilewati. Program registrasi sosial ekonomi ini diharapkan menghadirkan warga yang unregister people itu, nanti Dinas Dukcapil akan menyelesaikan kekurangan dari unregister people,” kata Asim.
(srisurya)
