Manado – Terkait dengan penandatangan kontrak kolektif tahap II paket lelang pengadaan barang/jasa pemerintah TA 2013, maka Wakil Gubernur Sulut, Dr Djouhari Kansil MPd menegaskan, agar pimpinan SKPD dan unit kerja, termasuk pimpinan perusahaan sebagai mitra kerja pemprov, dapat bekerjasama dengan baik sehingga hasilnya dapat membawa manfaat positif, baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung Selasa (24/4), di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut itu, diketahui Pemprov Sulut, lewat 12 SKPD telah melaksanakan lelang kolektif tahap II sebanyak 39 paket strategis dengan total Anggaran 34,5 M lebih yang bersumber dari dana APBD.
“Mengapa kerjasama ini perlu, alasannya karena perkembangan penyerapan anggaran dari setiap SKPD yang ada sampai saat ini masih tergolong rendah, dikarenakan prosedur (tata cara) pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah belum berjalan secara efektif,” ujar Kansil sembari menyebutkan, di sinilah letak permasalahan, dimana SDM pengelola pengadaan barang/jasa belum bekerja maksimal.
Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE melaporkan tujuan pelaksanaan ini, guna mewujudkan prinsip pengadaan barang/jasa yang transparan efisien, efektif, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
Mempercepat penyerapan anggatan tahun 2013, dalam rangka mengantisipasi penumpukan belanja daerah terjadi pada akhir tahun. Untuk proses pengadaan barang/jasa (100%) rencana umum pengadaan (RUP) full e-proc.
Setelah tandatangan kolektif diharapkan segera melakukan langkah-langkah trategis lainnya sebagai usaha untuk mempercepat penyerapan anggaran prov sulut, tambah Kotambunan.
Turut Hadir Asisten Ekonomi Pembangunan Roy O Roring, Asisten Administrasi Umum Edwin Silangen dan pejabat teras pemprov lainnya. (*/jrp)
