Manado – Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) di jajaran Pemprov Sulut yang dikeluhkan oleh sebagian besar PNS karena hingga saat ini belum terealisasi kepada para PNS. Keluhanpun mulai berdatangan karena menjelang tiga bulan terakhir belum terbayarkan.
Hal ini mendapat tanggapan oleh Kepala Biro Organisasi Kepegawaian (Orpeg) Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan. Kepada para wartawan, dia mengatakan hal tersebut masih terjadi tarik menarik ditingkat pimpinan SKPD karena masih banyak SKPD yang masih belum memahami penilaian kinerja.
“SKPD masih belum memahami penilaian kinerja, penentuan indikator besok kita akan rapatkan itu dengan Asisten III, Inspektorat, BKD, BPK-BMD dan Biro Hukum, terkait pembayaran TKD,” ujar Ketua KNPI Minahasa.
Dia menambahkan, khusus pembayaran TKD Pemprov memang sangat hati-hati, agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut.
“Dananya ada, hanya bagaimana menyalurkannya supaya tidak bersentuhan dengan masalah hukum. Itu yang jadi perhitungan,” tegas mantan Kabag TUP Setda Prov Sulut.
