Manado – Gerakan Komponen Natif dan Masyarakat Adat Sulawesi Utara menyampaikan tuntutan berupa 5 point resolusi kepada pemerintah pusat melalui DPRD Sulut, Rabu (17/5/2017).
Anggota gerakan Max Rembang, meminta kepada pemerintah dan DPRD mengakomodasi pertemuan seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Utara untuk menyatukan persepsi kebangsaan melawan gerakan radikalisme.
“Fasilitasi pertemuan tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat terutama kaum muda. Kita satukan persepsi melawan ancaman radikalisme, jangan terjebak pada isu politik pemerintahan yang menimbulkan saling curiga,” terang Max Rembang pada pertemuan di ruang rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut.
Lanjut Max Rembang, komitmen masyarakat Sulut mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ikka, jauh hari telah dibuktikan oleh banyak pahlawan asal Sulawesi Utara.
“Kita memiliki 11 pahlawan nasional seperti Sam Ratulangi, AA Maramis dan lainnya. Komitmen kebangsaan masyarakat Sulawesi Utara sudah terbukti, tinggal mempertahankan saja,” tandas Max Rembang pada pertemuan yang dihadiri anggota DPRD Wenny Lumentut, Billy Lombok, Meiva Lintang, Teddy Kumaat, Ivone Bentelu dan Noldy Lamalo.
Terkait usulan Max Rembang, Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut berkomitmen akan menindaklanjuti tak sampai satu pekan berjalan.
“Bapak Gubernur sudah lebih dahulu menyampaikan untuk dilakukan pertemuan lintas elemen masyarakat, akan diatur oleh bapak Teddy Kumaat. Dicari tempat representatif lebih besar dari ini, paling lambat satu minggu kedepan sudah diputuskan dilaksanakan,” tukas Wenny Lumentut.
Diketahui, Gerakan Komponen Natif dan Masyarakat Adat Sulawesi Utara yang dipimpin Max Siso menyampaikan 5 sikap diantaranya:
1 Mendukung dan memuji sikap tegas Presiden RI, Joko Widodo membubarkan HTI sekaligus mewaspadai kelompok ormas radikal yang membahayakan Pancila dan UUD 1945.
2. Mengapresiasi sikap waspada Kepolisian dan TNI menyikapi gerakan kelompok radikalisme. Meminta Polda Sulut membubarkan organisasi radikal.
3. Mengapresiasi cara pandang para tokoh nasional tetap konsisten memelihara persaudaraan kebangsaan, NU, GP Ansor, mengemban tugas konstitusi menghadapi gerakan radikalisme, mendukung sikap IPDN Jatinangor agar ormas radikal dibubarkan.
4. Selaku komponen natif di Sulawesi Utara menolak kehadiran HTI, FPI dan organisasi radikal lain di daerah ini.
5. Mendesak DPRD Sulut tanggap dan waspada terhadap gerakan organisasi radikal termasuk penyebaran ajaran yang tidak mengindahkan kebhinekaan, kultur masyarakat dalam alam demokrasi Pancasila. (JerryPalohoon)
Baca juga:
- Terungkap di Diskusi, ABRAHAM: Kehadiran FAHRI HAMZAH Pantas Ditolak
- Olly Dondokambey: Penjagaan FAHRI HAMZAH Sesuai Protap Keamanan Pejabat Negara
Tolak Fahri Hamzah, Pintu Masuk VVIP Bandara Sam Ratulangi Dikepung Massa - Hadang Kedatangan Fahri Hamzah, I Yayat U Santi Berkumandang di Bandara Sam Ratulangi
- Wagub STEVEN KANDOUW Buka Rahasia Vonis 2 Tahun Ahok, Begini..
Manado – Gerakan Komponen Natif dan Masyarakat Adat Sulawesi Utara menyampaikan tuntutan berupa 5 point resolusi kepada pemerintah pusat melalui DPRD Sulut, Rabu (17/5/2017).
Anggota gerakan Max Rembang, meminta kepada pemerintah dan DPRD mengakomodasi pertemuan seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Utara untuk menyatukan persepsi kebangsaan melawan gerakan radikalisme.
“Fasilitasi pertemuan tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat terutama kaum muda. Kita satukan persepsi melawan ancaman radikalisme, jangan terjebak pada isu politik pemerintahan yang menimbulkan saling curiga,” terang Max Rembang pada pertemuan di ruang rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut.
Lanjut Max Rembang, komitmen masyarakat Sulut mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ikka, jauh hari telah dibuktikan oleh banyak pahlawan asal Sulawesi Utara.
“Kita memiliki 11 pahlawan nasional seperti Sam Ratulangi, AA Maramis dan lainnya. Komitmen kebangsaan masyarakat Sulawesi Utara sudah terbukti, tinggal mempertahankan saja,” tandas Max Rembang pada pertemuan yang dihadiri anggota DPRD Wenny Lumentut, Billy Lombok, Meiva Lintang, Teddy Kumaat, Ivone Bentelu dan Noldy Lamalo.
Terkait usulan Max Rembang, Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut berkomitmen akan menindaklanjuti tak sampai satu pekan berjalan.
“Bapak Gubernur sudah lebih dahulu menyampaikan untuk dilakukan pertemuan lintas elemen masyarakat, akan diatur oleh bapak Teddy Kumaat. Dicari tempat representatif lebih besar dari ini, paling lambat satu minggu kedepan sudah diputuskan dilaksanakan,” tukas Wenny Lumentut.
Diketahui, Gerakan Komponen Natif dan Masyarakat Adat Sulawesi Utara yang dipimpin Max Siso menyampaikan 5 sikap diantaranya:
1 Mendukung dan memuji sikap tegas Presiden RI, Joko Widodo membubarkan HTI sekaligus mewaspadai kelompok ormas radikal yang membahayakan Pancila dan UUD 1945.
2. Mengapresiasi sikap waspada Kepolisian dan TNI menyikapi gerakan kelompok radikalisme. Meminta Polda Sulut membubarkan organisasi radikal.
3. Mengapresiasi cara pandang para tokoh nasional tetap konsisten memelihara persaudaraan kebangsaan, NU, GP Ansor, mengemban tugas konstitusi menghadapi gerakan radikalisme, mendukung sikap IPDN Jatinangor agar ormas radikal dibubarkan.
4. Selaku komponen natif di Sulawesi Utara menolak kehadiran HTI, FPI dan organisasi radikal lain di daerah ini.
5. Mendesak DPRD Sulut tanggap dan waspada terhadap gerakan organisasi radikal termasuk penyebaran ajaran yang tidak mengindahkan kebhinekaan, kultur masyarakat dalam alam demokrasi Pancasila. (JerryPalohoon)
Baca juga:
- Terungkap di Diskusi, ABRAHAM: Kehadiran FAHRI HAMZAH Pantas Ditolak
- Olly Dondokambey: Penjagaan FAHRI HAMZAH Sesuai Protap Keamanan Pejabat Negara
Tolak Fahri Hamzah, Pintu Masuk VVIP Bandara Sam Ratulangi Dikepung Massa - Hadang Kedatangan Fahri Hamzah, I Yayat U Santi Berkumandang di Bandara Sam Ratulangi
- Wagub STEVEN KANDOUW Buka Rahasia Vonis 2 Tahun Ahok, Begini..