Airmadidi – Drs Sompie Singal MBA, Bupati Minahasa Utara, mengatakan Pemkab Minut telah meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan sedang berproses berjuang untuk lebih baik yaitu untuk dapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan di tahun 2013 ini.
“Kita dapat WDP, meskipun kita dapat WDP atau WTP, belum menjamin ada korupsi, sama juga dengan kita meraih Disclaimer, tak menjamin ada korupsi. Tapi dengan kita meraih WDP, bayang-bayan korupsi menjauh dari kita,” jelas Singal dalam Paripurna Ranperda LPJ APBDP 2012 baru-baru.
Bupati juga mengingatkan kepada pejabat untuk taat mengikuti peraturan dan ketentuan dengan baik.
Atas nama Pemkab Minut, Bupati Singal mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan dan semua pihak, juga para SKPD atas perhatian khusus agar Pemkab Minut terhindar dari opini Disclaimer.
“Bagaimana juga bicara temuan, ada konsekuensi. Ada penyempurnaan administrasi. Bicara aset, ada kesungguhan, ada aturan koridor hukum. Masyarakat kita saat ini mendambakan pengelolaan administrasi dan aset dengan baik dan kalau boleh, dengan sebaiknya,” jelas bupati. (rbn)
Airmadidi – Drs Sompie Singal MBA, Bupati Minahasa Utara, mengatakan Pemkab Minut telah meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan sedang berproses berjuang untuk lebih baik yaitu untuk dapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan di tahun 2013 ini.
“Kita dapat WDP, meskipun kita dapat WDP atau WTP, belum menjamin ada korupsi, sama juga dengan kita meraih Disclaimer, tak menjamin ada korupsi. Tapi dengan kita meraih WDP, bayang-bayan korupsi menjauh dari kita,” jelas Singal dalam Paripurna Ranperda LPJ APBDP 2012 baru-baru.
Bupati juga mengingatkan kepada pejabat untuk taat mengikuti peraturan dan ketentuan dengan baik.
Atas nama Pemkab Minut, Bupati Singal mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan dan semua pihak, juga para SKPD atas perhatian khusus agar Pemkab Minut terhindar dari opini Disclaimer.
“Bagaimana juga bicara temuan, ada konsekuensi. Ada penyempurnaan administrasi. Bicara aset, ada kesungguhan, ada aturan koridor hukum. Masyarakat kita saat ini mendambakan pengelolaan administrasi dan aset dengan baik dan kalau boleh, dengan sebaiknya,” jelas bupati. (rbn)