BeritaManado.com

Wali Kota Bitung ke Bali untuk Teken Ini

March 13
21:04 2018
Wali kota saat menandatangani

Wali kota saat menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan infrastruktur penyehatan lingkuang pemukiman 2018

 

Bitung – Wali Kota Bitung, Max Lomban melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Pemukiman Tahun 2018 untuk Wilayah Timur Indonesia, Selasa (13/03/2018).

Penandatanganan itu dilakukan di Hotel Sanur Paradise Denpasar Selatan Bali dengan tujuan memperjelas peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, terkait pembangunan sanitasi TA 2018 yang dituangkan dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Diantara yang melakukan penandatanganan perjanjian itu adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait dan untuk Provinsi Sulawesi Utara terdapat lima Kabupaten/kota.

“Kota Bitung salah satu diantaranya bersama Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe,” kata Wali kota.

Selain Bupati/Walikota, kata dia, penandatanganan juga dilakukan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota lokasi kegiatan APBN TA 2018 dan diikuti oleh Kepala OPD teknis Kabupaten/Kota untuk alokasi kegiatan APBN TA 2018.

“Infrastruktur tidak hanya berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, untuk itu kita siap mendukung rencana strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019 salah satunya memuat program 100-0-100 yang artinya 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak,” jelasnya.

Adapun target program 100-0-100, menurut Wali kota, meliputi penyediaan air minum aman telah mencapai, sanitasi layak dan luasan permukiman kumuh yang perlu ditangani.

Sementara untuk mencapai 100% akses sanitasi layak, lanjut dia, akan dilakukan pembangunan pengolahan sistem pengelolaan air limbah mulai dari skala regional, kota, kawasan dan berbasis masyarakat untuk rumah tangga.

“Dengan ditandatangani perjanjian tersebut maka sudah jelas pembagian peran, tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Pemukiman,” katanya.

Kegiatan itu didasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 Bidang Perumahan dan Permukiman mengamanatkan enam sasaran prioritas yaitu, tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkolaan menjadi 0% dan ercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia.

(***/abinenobm)

 

 

 

 

 

Ads




0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

five − 2 =