TONDANO – Jika beberapa kabupaten/kota lainnya di Sulut mendapatkan nilai memprihatinkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menariknya, kali ini Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Manado, Drs Mapan Manalu MM memuji pengelolaan keuangan di Pemkab Minahasa.
Seusai menjadi nara sumber dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan tahun 2011 di Balai Pertemuan Umum Tondano, Mapan, mengatakan, selama lima tahun terakhir Pemkab Minahasa selalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada pengelolaan keuangan.
“Namun sedikit masukan untuk Pemkab Minahasa agar semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Dia juga mengingatkan, pelaksanaan audit keuangan APBD tahun 2010 akan segera dilaksanakan. Menurutnya, Pemkab Minahasa harus segera memasukkan permohonan pelaksanaan audit tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau Maret mendatang.
Sementara itu, Wakil Bupati Minahasa, Drs Jantje W Sajouw MSi yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan, kegiatan ini sangat penting dilaksanakan agar semua jajaran di Pemkab Minahasa semakin memahami dan melakukan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi modal untuk meraih opini WTP.
“Selang lima tahun terakhir, Pemkab Minahasa selalu mendapatkan opini WDP pada pengelolaan keuangannya. Pemkab Minahasa optimis bisa meraih opini WTP pada pengelolaan keuangan tahun 2010, karena telah dilakukan pembenahan pada beberapa bidang, khususnya aset,” ujarnya. (abm)
TONDANO – Jika beberapa kabupaten/kota lainnya di Sulut mendapatkan nilai memprihatinkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menariknya, kali ini Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Manado, Drs Mapan Manalu MM memuji pengelolaan keuangan di Pemkab Minahasa.
Seusai menjadi nara sumber dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan tahun 2011 di Balai Pertemuan Umum Tondano, Mapan, mengatakan, selama lima tahun terakhir Pemkab Minahasa selalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada pengelolaan keuangan.
“Namun sedikit masukan untuk Pemkab Minahasa agar semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Dia juga mengingatkan, pelaksanaan audit keuangan APBD tahun 2010 akan segera dilaksanakan. Menurutnya, Pemkab Minahasa harus segera memasukkan permohonan pelaksanaan audit tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau Maret mendatang.
Sementara itu, Wakil Bupati Minahasa, Drs Jantje W Sajouw MSi yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan, kegiatan ini sangat penting dilaksanakan agar semua jajaran di Pemkab Minahasa semakin memahami dan melakukan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi modal untuk meraih opini WTP.
“Selang lima tahun terakhir, Pemkab Minahasa selalu mendapatkan opini WDP pada pengelolaan keuangannya. Pemkab Minahasa optimis bisa meraih opini WTP pada pengelolaan keuangan tahun 2010, karena telah dilakukan pembenahan pada beberapa bidang, khususnya aset,” ujarnya. (abm)