Manado – Kian memanasnya suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung tahun 2010, membuat sejumlah kalangan aktivis merasa perihatin.
Keperihatinan kali ini, datang dari Taufik M Tumbelaka pengamat politik Sulut.
“Kami merasa perihatin, masih banyak kandidat Bakal Calon yang ingin maju di Pilkada Provinsi maupun kabupaten – kota, masih memiliki persoalan hukum,” ujarnya.
Ketika dimintai pendapatnya soal Pilkada bersih, dirinya menguraikan hal itu dapat terwujud bilamana para figur yang sedang terlilit persoalan hukum, sebaiknya mereka fokus lebih dahulu agar persoalan tersebut cepat selesai.
Lebih lanjut dirinya berpendapat kekurangan Pilkada tahun 2010 terletak pada etika politik yang diterapkan teramat lemah, hal ini terlihat dari komitmen para wakil rakyat yang tiba-tiba akan maju menjadi kandidat dalam Pilkada, padahal mereka baru saja terpilih di Legislatif yang dipercayakan oleh rakyat melalui suara terbanyak di Pemilu Legislatif beberapa bulan lalu.
“Memang tak ada aturan tegas yang melarang para kandidat tersebut untuk bertarung di arena politik, akan tetapi etika politik jangan juga kita lupakan, Saya berharap para wakil rakyat kita yang baru terpilih atau duduk di kursi legislatif boleh dapat bertahan,” ujar Putera Gubernur Sulut pertama yang merupakan jebolan dari Fisipol Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta.
“Jangan dulu berpindah ke posisi eksekutif. Alat kelengkapan Dewan saja baru terbentuk, kalau langsung ditinggalkan, hal ini sama saja dengan mengabaikan amanat rakyat dalam pemilu legislatif kemarin,” sambungnya lagi.
Diketahui, tahun 2010, ada 7 Pilkada Kabupaten/Kota dan 1 Pilkada Provinsi dari 224 Pilkada se-Indonesia, ajang ini membuat suhu perpolitikan Sulut kian memanas. (IS)
Manado – Kian memanasnya suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung tahun 2010, membuat sejumlah kalangan aktivis merasa perihatin.
Keperihatinan kali ini, datang dari Taufik M Tumbelaka pengamat politik Sulut.
“Kami merasa perihatin, masih banyak kandidat Bakal Calon yang ingin maju di Pilkada Provinsi maupun kabupaten – kota, masih memiliki persoalan hukum,” ujarnya.
Ketika dimintai pendapatnya soal Pilkada bersih, dirinya menguraikan hal itu dapat terwujud bilamana para figur yang sedang terlilit persoalan hukum, sebaiknya mereka fokus lebih dahulu agar persoalan tersebut cepat selesai.
Lebih lanjut dirinya berpendapat kekurangan Pilkada tahun 2010 terletak pada etika politik yang diterapkan teramat lemah, hal ini terlihat dari komitmen para wakil rakyat yang tiba-tiba akan maju menjadi kandidat dalam Pilkada, padahal mereka baru saja terpilih di Legislatif yang dipercayakan oleh rakyat melalui suara terbanyak di Pemilu Legislatif beberapa bulan lalu.
“Memang tak ada aturan tegas yang melarang para kandidat tersebut untuk bertarung di arena politik, akan tetapi etika politik jangan juga kita lupakan, Saya berharap para wakil rakyat kita yang baru terpilih atau duduk di kursi legislatif boleh dapat bertahan,” ujar Putera Gubernur Sulut pertama yang merupakan jebolan dari Fisipol Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta.
“Jangan dulu berpindah ke posisi eksekutif. Alat kelengkapan Dewan saja baru terbentuk, kalau langsung ditinggalkan, hal ini sama saja dengan mengabaikan amanat rakyat dalam pemilu legislatif kemarin,” sambungnya lagi.
Diketahui, tahun 2010, ada 7 Pilkada Kabupaten/Kota dan 1 Pilkada Provinsi dari 224 Pilkada se-Indonesia, ajang ini membuat suhu perpolitikan Sulut kian memanas. (IS)