Hal ini dikatakan Ardiansa Tucunan, Akademisi dan pengamat sosial politik Sulut, kemarin. Menurut Tucunan, pihak DPRD harus mencontohi legislator di DPR RI yang merespon begitu cepatnya terhadap berbagai kasus yang muncul, terutama kasus di Bank Century.
“Rekaman suara SHS dan KPUD se Sulut harus bisa disikapi serius oleh wakil rakyat supaya semuanya bisa jelas ke publik bahwa rekaman itu tidak ada deal-deal khusus antara SHS yang notabene incumbent dengan pihak penyelenggara pilgub,” jelas jebolan pasca sarjana Unsrat pada Ilmu Kesehatan Masyarakat ini.
Dikatakan dokter kritis terhadap berbagai masalah kemasyarakatan ini, berharap DPRD Sulut peka terhadap berbagai gejolak yang ada. Sehingga jika nantinya terbentuk Pansus, maka jelas rekomendasi apa yang akan diambil para wakil rakyat terhadap rekaman tersebut.
“Sebagai wakil rakyat untuk tidak membiarkan hal itu, sebab ini permasalahan serius yang dampaknya kedepan terhadap kualitas dari Pemilukada, terutama mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terutama gesekan yang terjadi di masyarakat,” katanya sembari menyatakan Pansus yang nantinya haruslah berinti wakil rakyat yang peduli terhadap Pemilukada yang bersih jujur dan adil.
Sebelumnya Fraksi PDIP DPRD Sulut melalui Steven Kandouw dan Jendri Keintjem pernah berkata untuk membentuk Pansus yang sampai saat ini belum diwujudkan oleh para wakil rakyat itu. (IS)
Hal ini dikatakan Ardiansa Tucunan, Akademisi dan pengamat sosial politik Sulut, kemarin. Menurut Tucunan, pihak DPRD harus mencontohi legislator di DPR RI yang merespon begitu cepatnya terhadap berbagai kasus yang muncul, terutama kasus di Bank Century.
“Rekaman suara SHS dan KPUD se Sulut harus bisa disikapi serius oleh wakil rakyat supaya semuanya bisa jelas ke publik bahwa rekaman itu tidak ada deal-deal khusus antara SHS yang notabene incumbent dengan pihak penyelenggara pilgub,” jelas jebolan pasca sarjana Unsrat pada Ilmu Kesehatan Masyarakat ini.
Dikatakan dokter kritis terhadap berbagai masalah kemasyarakatan ini, berharap DPRD Sulut peka terhadap berbagai gejolak yang ada. Sehingga jika nantinya terbentuk Pansus, maka jelas rekomendasi apa yang akan diambil para wakil rakyat terhadap rekaman tersebut.
“Sebagai wakil rakyat untuk tidak membiarkan hal itu, sebab ini permasalahan serius yang dampaknya kedepan terhadap kualitas dari Pemilukada, terutama mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terutama gesekan yang terjadi di masyarakat,” katanya sembari menyatakan Pansus yang nantinya haruslah berinti wakil rakyat yang peduli terhadap Pemilukada yang bersih jujur dan adil.
Sebelumnya Fraksi PDIP DPRD Sulut melalui Steven Kandouw dan Jendri Keintjem pernah berkata untuk membentuk Pansus yang sampai saat ini belum diwujudkan oleh para wakil rakyat itu. (IS)