Manado, BeritaManado.com – Isu mutasi pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), kian kencang saja. Beredar kabar bahwa penyegaran kabinet ‘Sulut Hebat’ itu akan dilakukan pekan berjalan ini.
Dugaan mutasi diperkuat dengan dua kursi eselon II yang kosong, yakni jabatan Asisten I John Palandung dan Asisten III Roy Roring. Kedua birokrat itu ikut Pilkada 2018. Otomatis mereka akan mundursebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengamat Politik dan Pemerintahan, Taufik Tumbelaka, mengharapkan agar Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) turut mengakomodir kalangan akademisi pada mutasi pejabat nanti.
“Kalangan non birokrat patut diperhitungkan bergabung dengan pejabat eselon II lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” tutur Tumbelaka, Senin (15/01/2018).
Mantan aktivis Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mencontohkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada non birokrat yang masuk di kementerian tersebut.
“Contohnya Pak Hilmar Farid, saat ini beliau menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan. Pak Farid itu dari Universitas Indonesia (UI),” ungkap Taufik Tumbelaka.
Kendati demikian, Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw diminta tidak sembarang merekrut non birokrat ke lingkup Pemprov Sulut.
“Pastinya ada syarat. Misalkan akademisi itu titelnya sudah doktor, banyak menulis buku serta sering menjadi pembicara di level nasional,” pungkas Taufik Tumbelaka.
(***/Jrp)
Manado, BeritaManado.com – Isu mutasi pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), kian kencang saja. Beredar kabar bahwa penyegaran kabinet ‘Sulut Hebat’ itu akan dilakukan pekan berjalan ini.
Dugaan mutasi diperkuat dengan dua kursi eselon II yang kosong, yakni jabatan Asisten I John Palandung dan Asisten III Roy Roring. Kedua birokrat itu ikut Pilkada 2018. Otomatis mereka akan mundursebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengamat Politik dan Pemerintahan, Taufik Tumbelaka, mengharapkan agar Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) turut mengakomodir kalangan akademisi pada mutasi pejabat nanti.
“Kalangan non birokrat patut diperhitungkan bergabung dengan pejabat eselon II lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” tutur Tumbelaka, Senin (15/01/2018).
Mantan aktivis Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mencontohkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada non birokrat yang masuk di kementerian tersebut.
“Contohnya Pak Hilmar Farid, saat ini beliau menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan. Pak Farid itu dari Universitas Indonesia (UI),” ungkap Taufik Tumbelaka.
Kendati demikian, Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw diminta tidak sembarang merekrut non birokrat ke lingkup Pemprov Sulut.
“Pastinya ada syarat. Misalkan akademisi itu titelnya sudah doktor, banyak menulis buku serta sering menjadi pembicara di level nasional,” pungkas Taufik Tumbelaka.
(***/Jrp)