Bitung – DPRD Kota Bitung menyatakan tidak akan segan-segan mencoret usulan anggaran yang diajukan eksekutif dalam APBD-Perubahan jika tak sesuai dengan skala prioritas. Mengingat DPRD telah berkomitmen untuk menerapkan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga kegiatan yang tidak masuk skala prioritas yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bitung, sudah pasti docoret atau dihilangkan.
“Dalam pembahasan APBD-Perubahan, kami akan menentukan skala prioritas. Dengan pertimbangan apa yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat saat ini, sehingga jika ada usulan kegiatan yang belum terlalu mendesak atau cenderung pemborosan anggaran, pasti dikritisi,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Maurits Mantiri, Selasa (1/7/2014).
Ditanya soal gambaran usulan kegiatan yang tidak masuk skala prioritas, Mantiri mengaku belum bisa mengatakannya. Mengingat, Senin (30/6/2014) siang eksekutif melalui TAPD belum memasukan draft terkait skala prioritas untuk APBD-Perubahan .
“Yang pasti, penilaian skala prioritas bukan hanya mengacu pada teknis kegiatan, melainkan menyangkut urgensi kebutuhan masyarakat. Soal perjalanan dinas, tergantung tujuan dan arahnya,” katanya.
Menurut Mantiri, yang paling penting saat ini adalah pembangunan fisik. Mengingat, dalam rangka menyambut pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pembangunan jalan tol Manado-Bitung sudah barang tentu daerah membutuhkan tambahan infrastruktur publik sebagai penunjang.
“Usulan kegiatan seperti pembangunan fasilitas publik, sarana pendidikan dan kesehatan, itu yang harus diutamakan karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.(abinenobm)
Bitung – DPRD Kota Bitung menyatakan tidak akan segan-segan mencoret usulan anggaran yang diajukan eksekutif dalam APBD-Perubahan jika tak sesuai dengan skala prioritas. Mengingat DPRD telah berkomitmen untuk menerapkan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga kegiatan yang tidak masuk skala prioritas yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bitung, sudah pasti docoret atau dihilangkan.
“Dalam pembahasan APBD-Perubahan, kami akan menentukan skala prioritas. Dengan pertimbangan apa yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat saat ini, sehingga jika ada usulan kegiatan yang belum terlalu mendesak atau cenderung pemborosan anggaran, pasti dikritisi,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Maurits Mantiri, Selasa (1/7/2014).
Ditanya soal gambaran usulan kegiatan yang tidak masuk skala prioritas, Mantiri mengaku belum bisa mengatakannya. Mengingat, Senin (30/6/2014) siang eksekutif melalui TAPD belum memasukan draft terkait skala prioritas untuk APBD-Perubahan .
“Yang pasti, penilaian skala prioritas bukan hanya mengacu pada teknis kegiatan, melainkan menyangkut urgensi kebutuhan masyarakat. Soal perjalanan dinas, tergantung tujuan dan arahnya,” katanya.
Menurut Mantiri, yang paling penting saat ini adalah pembangunan fisik. Mengingat, dalam rangka menyambut pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pembangunan jalan tol Manado-Bitung sudah barang tentu daerah membutuhkan tambahan infrastruktur publik sebagai penunjang.
“Usulan kegiatan seperti pembangunan fasilitas publik, sarana pendidikan dan kesehatan, itu yang harus diutamakan karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.(abinenobm)