Manado – Noudy Tendean selaku Kepala BKD Pemprov Sulut mengakui di Sulut masih memerlukan PNS dan akan dibuka penerimaannya walau tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya.
“Bulan April ini sudah kita masukan formasi dan kebutuhannya di Kemenpan,” kata Tendean pada BeritaManado.com saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/1/2015) tadi sore.
Untuk mendapatkan formasi CPNS itu, Tendean mengatakan sudah dilakukan rapat bersama SKPD mulai hari ini, akan pemaparan rencana kebutuhan pegawai.
“Lihat dari kebutuhan SKPD itu, mereka yang paparkan, karena teknisnya mereka, BKD kemudian mengkaji untuk diusulkan ke Kemenpan,” jelas Tendean.
Dipastikannya, setelah bulan April dikirimkan dan nantinya mendapat persetujuan, maka akhir tahun ini Pemprov Sulut akan membuka lowongan CPNS.
Terkait dengan kabupaten/kota lainnya di Sulut, sesuai dengan kebutuhan dan dibuat daerah itu sendiri untuk diajukan ke Kemenpan, dengan ada tembusannya untuk Pemprov Sulut sebagai bentuk koordinasi.
“Pemprov tak mengintervensi daerah, pemeritahuan ebagai data base saja di provinsi, sehingga torang di provinsi mengetahui jumlah formasi dan kebutuhan seluruhnya,” tandas Tendean. (robin)
Manado – Noudy Tendean selaku Kepala BKD Pemprov Sulut mengakui di Sulut masih memerlukan PNS dan akan dibuka penerimaannya walau tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya.
“Bulan April ini sudah kita masukan formasi dan kebutuhannya di Kemenpan,” kata Tendean pada BeritaManado.com saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/1/2015) tadi sore.
Untuk mendapatkan formasi CPNS itu, Tendean mengatakan sudah dilakukan rapat bersama SKPD mulai hari ini, akan pemaparan rencana kebutuhan pegawai.
“Lihat dari kebutuhan SKPD itu, mereka yang paparkan, karena teknisnya mereka, BKD kemudian mengkaji untuk diusulkan ke Kemenpan,” jelas Tendean.
Dipastikannya, setelah bulan April dikirimkan dan nantinya mendapat persetujuan, maka akhir tahun ini Pemprov Sulut akan membuka lowongan CPNS.
Terkait dengan kabupaten/kota lainnya di Sulut, sesuai dengan kebutuhan dan dibuat daerah itu sendiri untuk diajukan ke Kemenpan, dengan ada tembusannya untuk Pemprov Sulut sebagai bentuk koordinasi.
“Pemprov tak mengintervensi daerah, pemeritahuan ebagai data base saja di provinsi, sehingga torang di provinsi mengetahui jumlah formasi dan kebutuhan seluruhnya,” tandas Tendean. (robin)