Manado, BeritaManado.com – Peran UPTD Balai seperti Balai Sungai, BPJN, Balai Perhubungan dalam hal koordinasi dengan pemprov dan DPRD Sulut mendapat perhatian serius Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Steven Kandouw mengingatkan kepada institusi-institusi vertikal tersebut peka terhadal aspirasi masyarakat, langsung menindaklanjuti keluhan kerusakan infrastruktur yang membutuhkan perbaikan atau pembangunan.
“Saya sudah banyak mendengar seperti keluhan masyarakat Dumoga yang belum ditindaklanjuti oleh Balai Sungai, saya harap bisa ditindaklanjuti, jangan sampai nanti bapak Gubernur turun tangan,” ujar Steven Kandouw kepada BeritaManado.com, Rabu (18/10/2017).
Ketua DPRD Sulut periode 2014-2015 ini, mengajak media untuk kritis terhadap institusi-institusi vertikal, melakukan pengawalan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada institusi terkait. Begitu pula institusi vertikal harus pro aktif berkoordinasi.
“Balai Perhubungan misalnya anggaran hampir satu trilliun, pak Gubernur pro aktif tapi mereka (UPTD Balai) kurang koordinasi. Harus ada keterbukaan, jangan ogah-ogahan ketika diundang hearing DPRD. Jangan sampai bapak Gubernur bicara, karena satu kali bapak Gubernur bicara langsung di dengar pemerintah pusat, bisa langsung pecat pejabat tidak becus!” tegas Steven Kandouw. (JerryPalohoon)
Manado, BeritaManado.com – Peran UPTD Balai seperti Balai Sungai, BPJN, Balai Perhubungan dalam hal koordinasi dengan pemprov dan DPRD Sulut mendapat perhatian serius Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Steven Kandouw mengingatkan kepada institusi-institusi vertikal tersebut peka terhadal aspirasi masyarakat, langsung menindaklanjuti keluhan kerusakan infrastruktur yang membutuhkan perbaikan atau pembangunan.
“Saya sudah banyak mendengar seperti keluhan masyarakat Dumoga yang belum ditindaklanjuti oleh Balai Sungai, saya harap bisa ditindaklanjuti, jangan sampai nanti bapak Gubernur turun tangan,” ujar Steven Kandouw kepada BeritaManado.com, Rabu (18/10/2017).
Ketua DPRD Sulut periode 2014-2015 ini, mengajak media untuk kritis terhadap institusi-institusi vertikal, melakukan pengawalan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada institusi terkait. Begitu pula institusi vertikal harus pro aktif berkoordinasi.
“Balai Perhubungan misalnya anggaran hampir satu trilliun, pak Gubernur pro aktif tapi mereka (UPTD Balai) kurang koordinasi. Harus ada keterbukaan, jangan ogah-ogahan ketika diundang hearing DPRD. Jangan sampai bapak Gubernur bicara, karena satu kali bapak Gubernur bicara langsung di dengar pemerintah pusat, bisa langsung pecat pejabat tidak becus!” tegas Steven Kandouw. (JerryPalohoon)