Manado – Kita patut berbangga untuk urusan pemberdayaan perempuan yang ditandai dengan peran partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan hukum dan politik. Ini menunjukkan signifikannya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, hukum dan politik.
Hal tersebut dikatakan Ferdinand Mewengkang saat membacakan rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sulut tahun 2015 pada rapat paripurna yang dipimpin Andrei Angouw dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, pekan ini.
Namun Pansus memberikan beberapa catatan kepada pemerintah provinsi, yakni: pemberian pelayanan advokasi bagi perempuan dan anak lebih dimaksimalkan. Menindaklanjuti Ranperda tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.
Meningkatkan upaya preventif melalui sosialisasi dan fasilitasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar masyarakat semakin sadar untuk tidak melakukan pelanggaran hak anak serta mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Mewengkang.
Catatan lainnya, kiranya pemerintah provinsi lebih mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam struktur jabatan di pemerintahan provinsi Sulawesi Utara dan meningkatkan pencegahan dan pengawasan terhadap trafficking. (jerrypalohoon)