BeritaManado.com

Soal Kinerja Buruk DPRD Sulut, ANDREI ANGOUW Bilang Begini

July 10
18:38 2018

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw bersama Gubernur Olly Dondokambey

 

Manado, BeritaManado.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran bakal calon (Balon) anggota Legislatif periode 2019-2024 pada 4 Juli 2018 lalu.

Di DPRD Provisi Sulawesi Utara yang menyiapkan 45 kursi salah-satu yang akan menjadi rebutan masyarakat pada kontestasi pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Menanggapi penilaian pengamat politik yang juga aktivis anti korupsi, Jerry Massie, bahwa kinerja anggota DPRD Sulut buruk berdasarkan beberapa indikator salah-satunya minim produk Perda inisiatif, Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, mewakili DPRD mengatakan bahwa penilaian kinerja anggota DPRD adalah relatif.

“Misalnya di produk Perda, justru Presiden mau tidak banyak Perda karena banyak aturan, banyak birokrasi,” tulis Andrei Angouw melalui pesan WA kepada BeritaManado.com, Selasa (10/7/2018) sore.

Sebelumnya diberitakan, pengamat politik, Dr Jerry Massie, mengatakan dari 45 legislator gedung cengkih, sebutan untuk DPRD Sulut, sebagian besar tidak layak kembali dipilih masyarakat sebagai anggota legislatif di semua tingkatan mengacu pada kinerja anggota DPRD Sulut periode 2014-2019 yang terbilang buruk.

“Ada beberapa indikator penilaian yang menjadi alasan saya. Pertama, dari tiga fungsi DPRD yakni pengawasan, budjeting dan legislasi sangat minim dilaksanakan, kalaupun dilaksanakan hanya bersifat normatif. Jadi, tidak berlebihan kalau saya katakan sebagian besar dari mereka tidak layak dipilih kembali,” ujar Jerry Massie kepada BeritaManado.com, Selasa (10/7/2018).

Lanjut Jerry Massie, sejauh ini anggota DPRD Sulut periode 2014-2019 sangat minim menghasilkan Perda insiatif DPRD yang merupakan indikator utama keberhasilan kinerja lembaga legislatif.

“2018 ini sudah pertengahan tahun tidak ada, sementara 2017 lalu hanya satu Perda inisiatif yaitu penyertaan modal untuk PT Membangun Sulut Hebat. Padahal, setiap tahun ada belasan Prolegda termasuk Ranperda inisiatif namun realisasi hampir nihil,” tandas Jerry Massie.

Hal lain diungkapkan Jerry Massie, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari 3 Variabel yakni Kebebasan Sipil, Hak-hak politik dan Lembaga Demokrasi, Sulawesi Utara paling rendah pada variabel Lembaga Demokrasi termasuk DPRD Sulut dalam indikator tersebut.

“Bapak Gubernur Olly Dondokambey mewakili masyarakat Sulut sempat menerima penghargaan terbaik dari Kementerian Polhukam untuk indeks demokrasi variabel kebebasan sipil dan hak-hak politik. Namun untuk variabel lembaga demokrasi masih rendah termasuk di dalamnya peran DPRD Sulut dinilai tidak maksimal,” tandas koordinator Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) ini.

(JerryPalohoon)

 

 

 

 

 

 

 

Ads




0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

eighteen + 9 =