Sekda Mitra-Ir AdrianusTinungki
Ratahan – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD), saat ini sementara mempersiapkan implementasi terhadap pengunaan system akuntansi pemerintahan berbasis actual.
Hal ini sendiri akan mulai diberlakukan setelah sistem akuntansi pemerintahan daerah yang sebelumnya menggunakan sistem akuntasi pemerintahan berbasis buku kas, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mulai menggunakan sistem akuntansi pemerintahan berbasis aktual.
Dijelaskan Kepala Bidang Akuntasi BPKBMD Mitra Ryan Ole Se. M.Ak, sistem tersebut merupakan metode dimana penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi.
“Sistem aktual ini lebih transparan dan komprehensif dari pada system buku kas yang diterapkan selama ini,” jelasnya.
Sementara itu menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra Ir Adrianus Tinungki M.Eng, menjadi kewajiban daerah dalam menerapkan sekaligus melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan berbasis aktual.
“Semua etentitas pelaporan dan etentitas akuntansi pemerintahan harus menggunan sistem tersebut,” tegasnya. (rulandsandag
Sekda Mitra-Ir AdrianusTinungki
Ratahan – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD), saat ini sementara mempersiapkan implementasi terhadap pengunaan system akuntansi pemerintahan berbasis actual.
Hal ini sendiri akan mulai diberlakukan setelah sistem akuntansi pemerintahan daerah yang sebelumnya menggunakan sistem akuntasi pemerintahan berbasis buku kas, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mulai menggunakan sistem akuntansi pemerintahan berbasis aktual.
Dijelaskan Kepala Bidang Akuntasi BPKBMD Mitra Ryan Ole Se. M.Ak, sistem tersebut merupakan metode dimana penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi.
“Sistem aktual ini lebih transparan dan komprehensif dari pada system buku kas yang diterapkan selama ini,” jelasnya.
Sementara itu menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra Ir Adrianus Tinungki M.Eng, menjadi kewajiban daerah dalam menerapkan sekaligus melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan berbasis aktual.
“Semua etentitas pelaporan dan etentitas akuntansi pemerintahan harus menggunan sistem tersebut,” tegasnya. (rulandsandag